Panja Vaksin: Pemerintah Berkewajiban Sediakan Vaksin ‘Booster’ Halal

30-03-2022 / KOMISI IX

Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI bersama jajaran Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).  Foto : Mentari/mr

 

Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan pemerintah berkewajiban menyediakan vaksin lanjutan (booster) dengan status halal. Diketahui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI tidak mencantumkan adanya vaksin halal yang digunakan dalam program vaksinasi booster.

 

"Kewajiban penyediaan vaksin halal sudah diatur dalam dua undang-undang," kata Yahya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR RI bersama jajaran Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). 

 

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan UU tentang Perlindungan Konsumen. "Jadi kalau pemerintah tidak bergeming, hanya menyediakan vaksin yang ada saat ini saja, maka pemerintah telah mengabaikan kedua UU ini," jelas Yahya.

 

Yahya menegaskan, saat ini sudah ada dua jenis vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal MUI dan izin penggunaan darurat dari BPOM RI yakni Sinovac dan Zifivax. Menurutnya, jika pemerintah tetap tidak mengubah kebijakannya, maka dia menyarankan untuk menguji vaksin booster yang digunakan saat ini yakni Pfizer, Astrazeneca dan Moderna oleh MUI.

 

"Karena di dapil saya yang merupakan basis santri di Jombang, banyak yang mempertanyakan itu. Mereka tidak mau divaksin booster, sampai disediakannya vaksin halal,” kata legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut. Selain vaksin halal, Yahya juga menyinggung terkait vaksin kedaluarsa yang akan berimplikasi terhadap hukum yang akan memunculkan indikasi berdampak terhadap kerugian negara. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tangani PMI Non-Prosedural, Komisi IX Minta Kesinambungan Koordinasi Pusat dan Daerah
12-08-2022 / KOMISI IX
Permasalahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural melalui ‘jalur tikus’ di Batam, Kepulauan Riau mendapat perhatian dari Komisi IX DPR...
Bulan Imunisasi, DPR Dorong Posyandu Jadi Garda Terdepan Pendukung Tumbuh Kembang Anak
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendorong Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untukmengoptimalkan pelayanan imunisasidi tengah programBulan Imunisasi Anak Nasional...
Edy Wuryanto Dorong Pembangunan RS Bertaraf Internasional di Sambas
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai, keberadaan Rumah Sakit (RS) dan puskesmas merupakan sarana prasarana paling vital di...
Legislator Minta Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Wabah Cacar Monyet
12-08-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan meski wabah cacar monyet atau monkeypox belum terkonfirmasi di tanah air, namun...