Perlu Ada Afirmasi Kebijakan Rekrutmen Pegawai Pemerintah untuk Masyarakat Aceh

01-04-2022 / B.K.S.A.P.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muslim saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022). Foto: Ridwan/Man

 

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muslim mengingatkan pemerintah agar ada afirmasi kebijakan rekrutmen pegawai pemerintah, baik PNS, TNI, dan Polri untuk masyarakat lokal Aceh. Hal ini dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan kualitas kesejahteraan, baik bagi masyarakat lokal maupun yang datang, saat menempati beberapa jabatan publik tersebut.

 

“Memang benar, di Aceh ini ketika dibuka kesempatan PNS itu banyaknya yang lolos dari luar Aceh. Tidak hanya di sektor pendidikan, di sektor kepolisian dan tentara juga yang diambil dari luar daerah. Solusinya, harus ada kebijakan afirmasi dari Kemendikbudristek, dalam kondisi hari ini harus juga diminta itu ke Mendikbudristek,” ujar Muslim saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022).

 

Di sisi lain,  Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya, telah menyepakati rencana aksi global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) berisi 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang. Rencana aksi global ini berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada 2 Agustus 2015 silam. Karena itu, jika tidak ada pola afirmasi kebijakan ini akan sangat sulit bagi masyarakat lokal Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan.

 

Jika tidak ada peningkatan kesejahteraan, maka otomatis tidak akan ada peningkatan kualitas pendidikan di Aceh. “Tentu, harusnya kita prioritaskan anak-anak di sini yang tidak mampu yang punya standar prestasi. Sehingga, bisa kuliah di UI, ITB, dan sebagainya. Ruang beasiswa sudah ada. KIP kuliah banyak di kampus di Aceh. Tetapi, KIP ini berbeda dengan PIP yang lebih besar yang diusulkan sekolah, bukan KIP program pemerintah untuk anak-anak yang orang tuanya kurang mampu,” ujar politisi Partai Demokrat ini. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perkuat Diplomasi Budaya dan Pendidikan Melalui BKSAP SDG’s Day di UII
08-02-2023 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar BKSAPSDG'sDaydengan tema 'Optimalisasi DiplomasiSoft PowerParlemen Melalui Dunia Pendidikan dan Pertukaran Budaya'...
DPR dan LSPR Jepang akan Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorders
03-02-2023 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menerima tamu delegasi Jepang dari LSPR Institute of Communication and Business. Dalam...
DPR Dorong Diplomasi Parlemen untuk Mewujudkan Stabilitas di ASEAN
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan...
Dewi Coryati: Parlemen Indonesia Dukung Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perdamaian
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati menegaskan, parlemen Indonesia mendukung partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam...