Perlu Ada Afirmasi Kebijakan Rekrutmen Pegawai Pemerintah untuk Masyarakat Aceh

01-04-2022 / B.K.S.A.P.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muslim saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022). Foto: Ridwan/Man

 

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muslim mengingatkan pemerintah agar ada afirmasi kebijakan rekrutmen pegawai pemerintah, baik PNS, TNI, dan Polri untuk masyarakat lokal Aceh. Hal ini dalam rangka untuk mengurangi ketimpangan kualitas kesejahteraan, baik bagi masyarakat lokal maupun yang datang, saat menempati beberapa jabatan publik tersebut.

 

“Memang benar, di Aceh ini ketika dibuka kesempatan PNS itu banyaknya yang lolos dari luar Aceh. Tidak hanya di sektor pendidikan, di sektor kepolisian dan tentara juga yang diambil dari luar daerah. Solusinya, harus ada kebijakan afirmasi dari Kemendikbudristek, dalam kondisi hari ini harus juga diminta itu ke Mendikbudristek,” ujar Muslim saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022).

 

Di sisi lain,  Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya, telah menyepakati rencana aksi global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) berisi 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang. Rencana aksi global ini berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada 2 Agustus 2015 silam. Karena itu, jika tidak ada pola afirmasi kebijakan ini akan sangat sulit bagi masyarakat lokal Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan.

 

Jika tidak ada peningkatan kesejahteraan, maka otomatis tidak akan ada peningkatan kualitas pendidikan di Aceh. “Tentu, harusnya kita prioritaskan anak-anak di sini yang tidak mampu yang punya standar prestasi. Sehingga, bisa kuliah di UI, ITB, dan sebagainya. Ruang beasiswa sudah ada. KIP kuliah banyak di kampus di Aceh. Tetapi, KIP ini berbeda dengan PIP yang lebih besar yang diusulkan sekolah, bukan KIP program pemerintah untuk anak-anak yang orang tuanya kurang mampu,” ujar politisi Partai Demokrat ini. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Harus Jadi Jembatan Perdamaian Konflik Rusia-Ukraina
23-06-2022 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez berharap pertemuan Pemerintah Indonesia dengan Rusia dan Ukraina...
Puteri Komarudin Dorong Penguatan Peran Parlemen G20 dalam Pemulihan Pandemi Global
15-06-2022 / B.K.S.A.P.
Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) menyelenggarakan 'Kickoff Meeting' Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Parlemen...
BKSAP: P20 Momentum Perkuat Kolaborasi Parlemen Untuk Hadapi Tantangan di Masa Depan
15-06-2022 / B.K.S.A.P.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI merupakan motor parlemen Indonesia dalam melaksanakan diplomasi dengan parlemen di seluruh dunia....
Bahas EBT, BKSAP Terima Kunjungan Anggota Parlemen dan Dubes Inggris
14-06-2022 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana terus mendorong terwujudnya pengembangan energi baru terbarukan...