Luluk Nur Hamidah Tekankan Korban TPKS Perlu Pendampingan Psikolog

04-04-2022 / BADAN LEGISLASI

Anggota Baleg DPR RI Luluk Nur Hamidah. Foto: Kresno/nvl

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah menekankan pendampingan psikologis selama pemeriksaan korban dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus diperhatikan. Baginya, hal ini jadi krusial demi meminimalisir pengulangan pengalaman traumatik pada korban.

 

“Kami ingin memastikan bahwa korban itu bisa didampingi oleh psikolog. Kemudian dari hasil assestment bisa menjadi pertimbangan bagi penyidik ketika melakukan pemeriksaan kepada korban,” tutur Luluk dalam Rapat Panja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2022).

 

Dalam rapat tersebut, politisi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menyampaikan pendampingan psikolog harus menjadi hak korban. Sehingga, ia berharap jika nantinya RUU TPKS ini terwujud nyata, korban mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan perlindungan.

 

“Kami melihat ada korban kekerasan seksual yang harus mengalami pengalaman traumatis setelah pada saat pemeriksaan. Jadi, kami ingin memastikan peran psikolog supaya bisa diintegrasikan ke dalam pembahasan ini,” tandas legislator dapil Jawa Tengah IV itu.

 

Sebagai informasi, dirinya mengusulkan beberapa poin pertimbangan terkait pendampingan psikologis yang sesuai dengan catatan pada DIM nomor 317. Selanjutnya, usulan tersebut disepakati oleh Panja RUU TPKS sekaligus perwakilan pemerintah yang hadir.

 

Di antaranya, usulan berisi penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan berkonsultasi dengan psikolog, tidak menyampaikan pertanyaan berulang yang cenderung menghambat proses penyelidikan dan tidak membuat trauma kepada korban. Lalu, korban didampingi psikolog dan pendamping lainnya.

 

Terakhir, jika dalam hal pemeriksaan psikologis, korban memiliki trauma berat sehingga terhambat untuk menjalani pemeriksaan korban, maka pertanyaan dalam pemeriksaan disampaikan oleh psikolog dengan dihadiri oleh penyidik dan pendamping lainnya. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Harap Pembahasan RUU KIA Segera Selesai
27-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) rencananya akan disahkan dalam paripurna DPR menjadi RUU usul inisiatif DPR...
Persoalan Tumbuh Kembang Anak Harus Menjadi Perhatian Bersama
27-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Pentingnya memberikan penguatan perlakuan istimewa pada 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi sorotan penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu...
DPR Atur Kewajiban Fasilitas Umum Hingga Tempat Kerja Siapkan ‘Daycare’ pada RUU KIA
27-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) akan segera disahkan sebagai RUU insiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna pada...
Ferdiansyah Terima Kunjungan BEM Insitut Pendidikan Indonesia
24-06-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ferdiansyah menerima kunjungan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Abhipraya, Insitut Pendidikan Indonesia (IPI)...