Guspardi Minta Mendagri Klarifikasi Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

06-04-2022 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta klarifikasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tentang wacana jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Dikatakannya, silatnas itu mendapat sorotan dari masyarakat luas, lantaran Apdesi mencoba menghidupkan kembali wacana Presiden Jokowi 3 periode.

 

"Mendagri adalah orang yang punya kewenangan sebagai pembina dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan Silatnas Apdesi. Tentunya skenario terhadap persoalan-persoalan apa yang akan dilakukan, apa yang muncul, tentu sudah ada pada Kemendagri. Kemendagri seharusnya bisa mencegah keluarnya narasi tiga periode saat Silatnas Apdesi itu," kata Guspardi dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

 

Guspardi mengingatkan Mendagri tentang kesepakatan antara Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilu dan DPR bahwa pemungutan suara pemilihan umum pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak secara nasional pada 27 November 2024. Menurutnya, aneh jika masih ada yang mendorong dan bermanuver pelaksanaan pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan.

 

Oleh Karena itu, diharapkan Pemerintah tetap memegang komitmen dengan keputusan yang telah disepakati bersama Komisi II DPR RI dan KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kemudian keputusan itu telah diketok palu dalam rapat pengambilan keputusan penetapan tanggal pelaksanaan Pemilu pada tanggal 24 Januari 2022 lalu. "Seharusnya narasi itulah yang menjadi fokus Pemerintah demi menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia," imbuh Guspardi.

 

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa agenda itu bukanlah acara politik. Teriakan dukungan tiga periode hanya spontanitas peserta. Tapi yang di media kok tiga periodenya yang muncul. Itu kan spontan-spontan aja, wajar-wajar saja kalau orang spontan. Ini negara demokrasi," ujar Tito.

 

Tito juga menegaskan, pelaksanaan  Pemilu 2024 tetap sesuai dengan jadwal yang diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR yakni pada 14 Februari 2024.Menurutnya, jadwal tersebut menjadi pegangan bagi semua pihak. "Masalah waktu itu secara formal sudah diatur dalam pertemuan antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP, rapat terakhirnya menetapkan 14 Februari 2024. Kemudian Pilkada 27 November 2024. Di samping itu, belum ada pembahasan lain, berarti pegangannya itu," ungkap Tito. (dep/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Berharap Kepala Desa Ikut Dukung Percepatan Program PTSL
08-08-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro berharap seluruh Kepala desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah...
Legislator Minta Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran KPU untuk Jalankan Tahapan Pemilu
02-08-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus minta Kementerian Keuangan (kemenkeu) segera cairkan anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk...
Anggota Komisi II Ingatkan ASN Untuk Tidak Terlibat Politik Praktis
01-08-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Kalimantan Barat yang notabene merupakan daerah pemilihan...
Komisi II Soroti Seragam Baru Pejabat dan Pegawai Kementerian ATR
28-07-2022 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menilai masih banyak masalah pertanahan yang harus diselesaikan, dibandingkan dengan penggantian seragam baru di jajaran pejabat...