Legislator Kritik Minimnya Postur Anggaran Diplomasi RI

06-04-2022 / KOMISI I

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon saat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Foto : Jaka/mr

 

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia tergolong relatif rendah. Padahal, pos anggaran tersebut diperlukan dalam mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia.


“Untuk memainkan peran yang lebih besar perlu pemikiran out of the box terhadap anggaran diplomasi, karena kalau masih seperti ini agak sulit untuk berperan lebih leluasa, ini kan hanya tiga kali anggaran MotoGP Mandalika,” kata Fadli dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

 

Fadli mengatakan, anggaran Kemenlu belum mencerminkan satu postur negara besar. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar ke-empat di dunia, Fadli menilai Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar di ranah diplomasi, sebagaimana perintah konstitusi, berperan aktif melaksanakan ketertiban dunia.


“Jadi seharusnya anggaran kementerian luar negeri ini lebih besar dari yang ada sekarang, jadi bisa melaksanakan perintah konstitusi tadi dan bukan hanya sekedar pelayanan,” tegas Fadli. Kritik soal minimnya anggaran Kemenlu juga dilayangkan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon.

 

Dimana ia menyoroti minimnya anggaran Kemenlu untuk melakukan pelayanan, khususnya untuk satuan kerja (satker) perwakilan RI. “Saya kira Bu Menlu, sebelum mengakhiri ada baiknya melintasi batas psikologis diatas 10 T misalnya, karena ini penting juga untuk meningkatkan gairah dan peran Kemenlu kita,” ungkap Effendi.


Lebih lanjut, Effendi juga memberikan kritikan lainnya kepada Kemenlu agar memberikan pendidikan marketing kepada para diplomat, supaya bisa memenuhi tujuan Presiden Jokowi. "Padahal, presiden berkali-kali meminta fungsi saudara-saudara sekalian untuk menjadi marketer mendatangkan devisa, apakah menarik wisman dan seterusnya," sambungnya.


Politisi fraksi PDIP itu juga mengomentari pembebasan visa yang diberikan terhadap sejumlah negara, dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia. Menurutnya, langkah ini telah menyebabkan pemerintah kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai triliunan rupiah.


Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenlu Cecep Herawan menyampaikan, Kemenlu menyerap anggaran Rp7,438 triliun atau 96,04 persen dari pagu tahun anggaran 2021  yaitu Rp7,746 triliun. Dengan rincian, realisasi belanja pegawai sebesar Rp3,337 triliun; realisasi belanja barang Rp3,430 triliun; dan realisasi belanja modal Rp673 miliar. (ann,ps/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Generasi Muda Harus Jadi Pelopor Gerakan Sosialisasi dan Edukasi PDP
18-08-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah berharap agar generasi muda lebih peka dan mengetahui esensi data pribadi...
Legislator Tolak Usulan Revisi UU TNI Yang Perbolehkan Isi Jabatan Sipil
16-08-2022 / KOMISI I
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitansebelumnya dikabarkan mengusulkan revisi Undang-Undang TNI untuk mengatur penempatan tentara di jabatan-jabatan...
Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo
15-08-2022 / KOMISI I
Anggota Pasukan Pegamanan Presiden (Paspampres) diketahui memukul sopir truk di Kota Solo, Jawa Tengah, usai insiden tabrakan antara truk yang...
Hubungan China dan Taiwan Tak Kondusif, Legislator Minta Pemerintah Lindungi WNI di Taiwan
09-08-2022 / KOMISI I
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan sekitar 300 ribu WNI di Taiwan dalam kondisi aman. Hal ini terkait kunjungan Ketua...