Legislator Sampaikan Pentingnya Kehati-hatian Dalam Pembahasan RUU HAP

07-04-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2022). Foto : Mentari/mr

 

 

DPR RI dan pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata (HAP) masuk dalam tahap pembahasan tingkat pertama. Pembahasan telah dilakukan setelah masa reses. Dalam hal ini Komisi III DPR RI turut melibatkan para ahli, akademisi yang berhubungan dengan pembahasan RUU tersebut.  

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan bahwa dalam pandangannya RUU HAP menjadi kebutuhan masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang bersengketa secara perdata melalui jalur peradilan. Namun demikian, ada sejumlah hal harus menjadi perhatian bagi DPR ataupun pemerintah selaku pembuat UU.

 

“Kalo melihat RUU HAP ini kan inisiatif pemerintah, maka naskah akademi itu dari pemerintah. Kalau kami baca RUU ini bersifat kondifikasi tetapi terbuka salah satunya ialah membiarkan UU di luar UU jaman Belanda yang memuat hukum acara itu tetap berlaku kecuali apa yang ada didalam ketentuan penutup dari RUU ini,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

 

Pada rapat tersebut, Komisi III DPR RI mendengar pandangan para ahli yang terdiri dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Ikatan Notaris Indonseia (INI). “Kami meminta masukan nanti juga kami undang pakar dan ahli. Sebab aspirasi dari berbagai pihak dan memperkaya perspektif diskursus RUU HAP,” ujar politisi fraksi PPP tersebut. 

 

Arsul menambahkan, pembentukan dan perumusan UU tetap mengedepankan asas kehati-hatian dan ketelitian dalam merumuskan setiap norma dalam RUU HAP. Sebab, materi RUU HAP penting memperlihatkan kebutuhan hukum kelompok marginal. Seperti masyarakat adat, kelompok penyandang disabilitas, dan lainnya agar memberi kepastian hukum dan keadilan bagi semua kalangan. (tn/aha


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Mulai Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
28-06-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mulai menggelar pelaksanaan uji kelayakanfit and...
Komisi III Minta Polda dan Kejati Sultra Tindak Tegas Pelaku ‘Illegal Mining’
25-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyoroti kinerja Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sultra di...
Komisi III Apresiasi Kinerja Polda-Kajati Sultra dalam Penegakan Hukum ‘Illegal Mining’
25-06-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi kinerja Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta jajaran,...
Revisi UU Narkotika, Upaya Perbaiki Aturan Penyalahgunaan Narkotika
23-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sanisaatmelakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Ke di Mapolda Jabar, Bandung, Kamis (23/6/2022). Foto:Erman/rni Beberapa...