Anggota Komisi XI Pertanyakan Tindakan Calon DK OJK Terhadap Investasi Bodong

07-04-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah saat menghadiri Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027. Foto : Prima/mr

 

Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 oleH Komisi XI DPR RI memasuki hari ke-2. Para Calon DK OJK masih diserbu sederet pertanyaan oleh Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022). Salah satunya mengenai investasi bodong yang ditanyakan Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah.

 

“Edukasi investor retail di Indonesia ternilai rendah, di satu sisi berbagai influencer muncul dan ternyata lebih besar sisi negatif karena menjebak investor yang ingin belajar keuangan. Perlukah pengaturan terhadap influencer atau artis yang mempromosikan produk keuangan di media sosial?” tanya Wartiah pada calon DK OJK Inarno Djajadi. Politisi PPP itu juga menyoroti perkembangan kasus investasi bodong Binomo.

 

Ia menanyakan dan meminta saran pada Inarno jika kelak terpilih menjadi DK OJK, program apa yang akan ia lakukan untuk mencegah kejahatan finansial serupa terjadi kembali. “Perkembangan kasus Binomo membuka fakta baru, bahwa terdapat peran perusahaan asing yang berbasis di Rusia untuk menjebak para korban Binomo. Apakah selama ini kerja sama antar negara untuk mengungkap aktor kejahatan finansial belum sempurna? Apa kelemahan dan saran agar kejahatan finansial antar negara bisa diselesaikan?” tanya Wartiah lagi.

 

Pertanyaan mengenai investasi bodong ini juga sebelumnya pada hari pertama fit and proper test calon DK OJK sudah mulai ditanyakan. Salah satunya saat Anggota Komisi IX Bertu Merlas bertanya pada calon DK OJK Mahendra Siregar. Bertu mengatakan, selama ini OJK telah memiliki Satgas Waspada Investasi dalam memberantas investasi bodong yang masih marak. Namun, Bertu mencatat investasi bodong juga kerap dilakukan oleh platform yang legal.

 

"OJK ini ada Satgas Investasi, ini artinya investasi ilegal yang dikejar, tapi sekarang kenyataannya investasi yang legal pun masalah. Jadi apa gunanya OJK? Bagaimana langkah untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap industri khususnya industri perasuransian ini," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

 

Menjawab pertanyaan Wartiah, Inarno mengatakan sudah menyiapkan program untuk berkolaborasi dengan influencer mengenai pendidikan pasar modal. “Kita ada kegiatan untuk influencer incubator. Jadi di situ influencer termasuk artis, kita berikan pendidikan tentang pasar modal. Dan kita berikan do and don’t nya terhadap mereka. Ini sudah cukup banyak ikut. Kita tetap butuh influenser untuk melakukan edukasi dan sosialisai terhadap followers-nya, tertapi tetap terkendali,” papar Inarno.

 

Inarno juga membahkan, bahwa kasus kejahatan finansial seperti Binomo perlu ditertibkan, termasuk yang initial coin offering -nya ada di luar negeri. Kita tidak boleh lepas, seolah-olah ini semuanya ada di luar (Rusia, red) tapi kita harus ingat korbannya di domestik. Perlu kita lindungi,” sambung Inarno. (we/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vera Febyanthy Minta BPK dan KPK Awasi Proses Pembelian Saham Telkomsel ke PT GoTo
26-06-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberasantan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses...
Komisi XI Dukung BSI Akuisisi Unit Usaha Syariah BTN
25-06-2022 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mendukung Bank Syariah Indonesia (BSI) mengakuisisi unit usaha syariah PT Bank Tabungan...
Legislator Minta Kejelasan BPKP Sebab Produk Dalam Negeri Sulit Diserap K-L
20-06-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta kejelasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebab produk dalam negeri...
Komisi XI Sepakati Pagu Indikatif BPKP dalam APBN 2023 Sebesar Rp1,88 Triliun
20-06-2022 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI telah menyepakati pagu indikatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja...