Komisi V Dorong Kementerian Desa Tingkatkan Pengawasan Pendamping Desa

11-04-2022 / KOMISI V

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (kanan) saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI. Foto: Arief/nvl

 

Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) semakin meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka meminimalisir temuan-temuan atau permasalahan penggunaan keuangan tiap-tiap desa yang ada di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Dengan demikian, melalui pengawasan tersebut dapat mencegah terjadinya kerugian negara.

 

Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2021 serta membahas isu-isu terkait desa tertinggal/rekrutmen tenaga pendamping desa, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

 

“Langkah selanjutnya, Kementerian Desa wajib meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa, peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa. Tak hanya itu, keberadaan tenaga pendamping desa harus kompeten dan profesional untuk mendukung pelaksanaan program prioritas penggunaan dana desa dalam rangka terwujudnya desa maju dan mandiri,” ujar Lasarus.

 

Politisi PDI-Perjuangan tersebut lebih lanjut meminta Kementerian Desa PDTT dapat segera meluruskan berbagai isu tidak sedap yang beredar di tengah masyarakat seputar banyaknya isu pendamping desa  hanya merupakan perwakilan satu golongan. Hal ini, tandas legislator dapil Kalimantan Barat II ini, menjadi tantangan yang harus secepatnya diluruskan oleh pihak Kementerian Desa.

 

“Mengingat, Komisi V DPR RI menginginkan Kementerian Desa dapat segera mewujudkan adanya tenaga-tenaga pendamping desa yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, keberadaan mereka betul-betul dapat membantu para kepala desa dalam penggunaan dana desa di daerahnya masing-masing serta dapat mewujudkan dana desa yang tepat sasaran. Terpenting adalah menjauhkan para pendamping desa dari pelanggaran-pelanggaran hukum,” pungkas Lasarus. (pun/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi V Serap Usulan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Grobogan
24-06-2022 / KOMISI V
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Anggota Komisi V Sudewo melakukan pertemuan dengan Bupati Grobogan...
Perlu Optimalisasi DAS Pangkajene di Tahun 2023
24-06-2022 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) mengatakan bahwa dirinya telah mendorong kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub)...
Komisi V Dorong Pertumbuhan Infrastruktur Tol di Sumatera
24-06-2022 / KOMISI V
Wakil ketua komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan niat baik pemerintah dalam menindaklanjuti infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatera...
Pemerintah Harus Tingkatkan Koordinasi serta Sinergi Pembangunan Infrastruktur & Transportasi
21-06-2022 / KOMISI V
Komisi V DPR RI meminta Pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang membidangi infrastruktur dan perhubungan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan...