Ace Hasan: Data Menjadi Problem Serius Kemensos

13-04-2022 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022). Foto: Eno/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan catatan penting mengenai problem serius yang selalu menjadi masalah Kementerian Sosial adalah masalah data. Hal ini juga menjadi salah satu rekomendasi utama hasil kesepakatan Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII DPR RI.

 

“Problem serius menurut saya, yang selalu menjadi masalah Kementerian Sosial adalah soal data. Sebagaimana yang kita sepakati di dalam panja, kita kan sudah dua kali bikin Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan. Salah satu rekomendasi utamanya adalah bahwa kita ingin sekali soal data ini ditangani serius, bahwa inginnya oleh (pejabat) eselon I (Kementerian Sosial),” ujar Ace Hasan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

 

Permasalahan data Kementerian Sosial, utamanya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) perlu segera diselesaikan karena data ini menjadi sumber bagi kementerian lainnya. Kementerian terkait tersebut yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, maupun lembaga dan kementerian-kementerian lainnya.

 

Komisi VIII menginginkan permasalahan data Kementerian Sosial itu ditangani langsung oleh Eselon I. “Kalau misalnya pusdatin ini eselon II, sementara dia juga harus berhadapan juga dengan kementerian-kementerian yang lain, itu diskusi kita lho di panja verifikasi dan validasi data kemiskinan. Ini tentu, problematis menurut saya,” jelas politisi Partai Golkar itu.

 

Ace pun berharap masalah data ini dapat diprioritaskan agar setiap kebijakan bantuan sosial yang disusun tidak menimbulkan masalah. “Saya sejak 2014 di Komisi VIII melihat selalu masalah kita adalah masalah data, dan itu kalau tidak menjadi perhatian serius kita didalam organisasi kelembagaan Kementerian Sosial, pasti menurut saya akan terus mengalami masalah,” tutup Anggota DPR RI dapil Jawa Barat II ini. (gal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Yandri Susanto: Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan
27-06-2022 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menjelaskan alasan pemerintah tidak mengambil penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah. Yaitu,...
Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII
23-06-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem...
Komisi VIII Terima Audiensi Persatuan Guru Nahdhatul Ulama
22-06-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menerima audiensi Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (Pergunu) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI,...
Komisi VIII Soroti Keputusan PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama
22-06-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Muslich Zainal Abidin menyoroti keputusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama...