Guspardi Gaus: Tidak Ada Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah

14-04-2022 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan dasar gugatan yang dilakukan para pihak tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Menurutnya, tak ada regulasi  atau undang-undang yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Dan ada pula Undang-Undang (UU) yang mengatur mekanisme tentang pengisian kekosongan masa jabatan kepala daerah, baik Bupati/Wali Kota dan Gubernur yang masa tugasnya berkhir.

 

"Masa jabatan kepala daerah bukan soal keinginan pribadi melainkan harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada sejauh ini hanya mengatur soal pembatasan masa jabatan kepala daerah dan tidak ada norma hukum yang mengatur perpanjangan masa jabatan Kepala Daerah. Nah, jika kepala daerah melakukan perpanjangan masa jabatan, maka hal itu akan melanggar alias menabrak UU yang berlaku," kata Guspardi dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Kamis (14/4/2022).

 

Ia menjelaskan, masa jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah. Manakala masa jabatan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota dan Gubernur) berakhir dan terjadi kekosongan, maka Pemerintah diberi kewenangan untuk menunjuk ASN untuk mengisi kekosongan jabatan itu sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. 

 

"Kepala daerah yang habis masa jabatannya bisa menjabat lagi namun harus mengikuti dan terpilih pada pilkada selanjutnya. Jadi, bukan diusulkan atau didasarkan keingunan pribadi dan aspirasi masyarakat,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

 

Meski begitu, Guspardi mempersilakan warga mengajukan uji materi jika menilai ada UU yang bertentangan. "Jadi artinya mekanisme yang berkaitan dengan pejabat kepala daerah yang akan ditunjuk mengisi kekosongan jabatan itu apakah bertentangan dengan UU yang lebih tinggi atau gimana. Kalau bertentangan silakan saja masyarakat melakukan uji materi terhadap UU yang mengatur tentang hal itu," tuturnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pastikan Bawaslu Dapat Akses Sidalih Secara Penuh
26-01-2023 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus memastikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan akses penuh dalam penggunaan Sistem Pendataan Pemilih...
Kunjungi Bengkulu, Komisi II DPR Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024
26-01-2023 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai persiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilakukan Pemerintah...
Tinjau Kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Jambi, Komisi II: Optimis Berjalan Dengan Lancar
26-01-2023 / KOMISI II
Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jambi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)...
Komisi II Pantau Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak di Provinsi Aceh
26-01-2023 / KOMISI II
Komisi II DPR RI melakukan pemantauan langsung terkait kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 di Provinsi Aceh. Wakil...