Pergantian Pimpinan OJK, Puteri Komarudin Ingatkan Transisi Kepemimpinan Harus Berjalan Baik

14-04-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Tari/Man

 

Setelah melalui tahap uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi XI DPR RI, DPR RI menyetujui 7 calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun 2021-2022, Selasa (12/4/2022). Selanjutnya, calon yang telah disetujui akan diangkat dan ditetapkan menjadi DK OJK Periode 2022-2027 oleh Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar proses transisi kepemimpinan OJK ini berjalan dengan baik.

 

“Saya ingatkan agar perpindahan gerbong kepemimpinan ini nantinya tidak menghambat tugas dan fungsi yang dijalankan OJK. Termasuk, untuk melanjutkan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran OJK Tahun 2022. Apalagi, sejauh ini pelaksanaan anggaran OJK belum mencapai tengah semester. Yang berarti, masih banyak agenda-agenda OJK yang belum selesai dijalankan oleh ADK saat ini dan perlu diteruskan oleh ADK terpilih,” tegas Puteri dalam keterangan persnya, Kamis (13/4/2022).

 

Puteri pun mengimbau agar ADK OJK saat ini memastikan terjadi adanya proses pertukaran pengetahuan atau transfer knowledge kepada pimpinan OJK yang baru agar tidak menimbulkan gejolak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan. “Apakah nantinya OJK juga menyiapkan semacam Tim Transisi untuk memastikan perpindahan kepemimpinan ini, seperti yang dilakukan ketika OJK dipimpin oleh Bapak Muliaman Hadad. Sehingga, tidak ada kesan lepas tangan begitu selesai menjabat,” urai politisi Partai Golkar ini.

 

Puteri menyampaikan apresiasi kepada anggota DK OJK 2017-2022 atas dedikasi dan pengabdian dalam mengawal dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, terutama ketika menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. “Memang masih banyak hal yang belum terselesaikan. Karenanya, dengan memastikan transisi kepemimpinan ini berjalan dengan baik, saya kira hal tersebut tentu sangat membantu bagi DK OJK selanjutnya untuk menahkodai OJK ke depan,” tutup legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

 

Ketua DK OJK Wimboh Santoso membenarkan OJK sedang menyiapkan tim transisi untuk mempersiapkan proses pergantian kepemimpinan. “Ini hanya masalah waktu. Dan, kami sudah meminta seluruh unit kerja untuk mengidentifikasi mana pekerjaan strategis yang belum selesai yang melampaui masa kerja ADK sekarang. Setelah ini nanti siap, kita buatkan satu tim transisi dan mengundang ADK yang baru,” ujar Wimboh.

 

Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Komisi XI DPR RI memilih Mahendra Siregar sebagai Ketua DK OJK dan Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua DK OJK. Kemudian, Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, serta Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank. Selain itu, Komisi XI DPR RI juga memilih Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Sophia Isabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vera Febyanthy Minta BPK dan KPK Awasi Proses Pembelian Saham Telkomsel ke PT GoTo
26-06-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberasantan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses...
Komisi XI Dukung BSI Akuisisi Unit Usaha Syariah BTN
25-06-2022 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mendukung Bank Syariah Indonesia (BSI) mengakuisisi unit usaha syariah PT Bank Tabungan...
Legislator Minta Kejelasan BPKP Sebab Produk Dalam Negeri Sulit Diserap K-L
20-06-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta kejelasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebab produk dalam negeri...
Komisi XI Sepakati Pagu Indikatif BPKP dalam APBN 2023 Sebesar Rp1,88 Triliun
20-06-2022 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI telah menyepakati pagu indikatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja...