Harga Minyak Goreng Curah di Sultra Masih Tinggi

18-04-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus saat mengikuti kegiatan kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (18/4/2022). Foto:Dep/Pdt

 

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus mengungkapkan, harga jual minyak goreng curah di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini masih cukup tinggi, yakni sebesar Rp25.000 per liter. Padahal telah ada ketetapan harga yang dibuat oleh pemerintah menyangkut soal harga jual minyak goreng curah di pasaran, yaitu Rp14.000 per liter.

 

“Kita mau mengecek bagaimana ketersediaan pangan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Ternyata distribusi minyak goreng masih mengalami masalah dan kendala, yang tadinya kita sudah mengetahui ada ketetapan harga per liter Rp14.000 ternyata yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini harga minyak goreng curah sampai dengan Rp25.000. Ini sangat disayangkan dan bagaimana dengan ketetapan pemerintah untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia," tutur Alien Mus di sela-sela kegiatan kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (18/4/2022).

 

Politisi Partai Golkar itu mendapati informasi, Sultra mengambil pasokan minyak gorengnya dari Sulawesi Barat. Yang mana bila dikalkulasi, dengan jumlah pasokan 22.000 ton dan ditambah dengan biaya distribusi dari Sulawesi Barat sampai ke Sultra itu besaran subsidinya bisa mencapai angka Rp5 miliar.

 

"Pemerintah harus bisa memberikan satu pemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat, yang tidak hanya memberikan wacana seperti itu, namun juga memikirkan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau dan tidak hanya di satu dataran saja. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang baik dan tidak ada kelangkaan minyak goreng di seluruh Indonesia," imbuh Alien.

 

Dikatakan legislator dapil Maluku Utara tersebut, untuk urusan minyak goreng, hulunya memang yang ada di bawah kemitraan Komisi IV DPR RI. Sedangkan hilirnya ada di Kementerian Perdagangan. Namun khusus untuk masalah minyak goreng saat ini tanggung jawabnya sudah diambil alih oleh Kementerian Perindustrian. 

 

"Oleh karena kita bermitra dengan Bulog, maka kita harus sampaikan segala permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Kita harus menyampaikan kepada pemerintah bagaimana susahnya minyak goreng di seluruh Indonesia. Dan bukan hanya minyak goreng, tapi termasuk juga gula, terigu, dan bahan pokok lainnya," katanya.

 

Alien mengatakan, ketersediaan pangan di Sultra sejauh ini cukup baik. "Cadangan beras untuk 4 bulan ke depan juga masih oke, hanya saja yang menjadi masalah adalah soal harga bawang putih, bawang merah, dan juga cabai yang ternyata persiapan stoknya hanya bisa sampai satu bulan ke depan. Ini bisa menjadi kelangkaan dan berpotensi terhadap lonjakan harga yang luar biasa. Kita harus mencari bagaimana solusinya untuk bisa membantu masyarakat," paparnya.

 

Alien berharap, ke depan Indonesia bisa mewujudkan kemandirian pangan di dalam negeri. "Saya berharap Indonesia bisa mandiri pangan. Dari sembilan bahan pokok yang dibutuhkan hampir 60 persennya kita impor, termasuk daging kerbau, daging sapi, jagung, dan juga kedelai. Ini yang harus kita dorong, bahkan kalau bisa kita mandiri sendiri," pungkasnya. (dep/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Riezky Aprilia Minta Pemerintah Serius Sosialisasikan Aturan Penggunaan Kawasan Hutan
29-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia meminta pemerintah untukserius mensosialisasikan terkait peraturan perundang-undangan guna menghindarimiss informasi di antara pemerintah...
Bahas Konservasi Hutan, Darori Wonodipuro Minta DPRD Sumsel Cek Izin Lahan Hutan
29-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro meminta DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengecekan terkait perizinan penggunaan lahan hutan...
Kebutuhan Pangan Masih Perlu Cadangan, Legislator Ingatkan Pemerintah Pertimbangkan Kembali Ekspor Beras
29-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin memberikan tanggapan keras terhadap rencana ekspor beras yang akan dilakukan pemerintah. Ia...
Komisi IV Bahas Dampak Lingkungan Pasca UU Ciptaker
28-06-2022 / KOMISI IV
Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota (APKASI) di...