Komisi III Serap Masukan dari Kanwil Kemenkumham Riau

18-04-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir di sela-sela mengikuti kunker Komisi III DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Sabtu (16/4/2022). Foto:Hal/Pdt

 

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI menyerap sejumlah masukan dari jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Riau serta Pengadilan Tinggi, Pengadilan TUN, dan Pengadilan Agama di Riau. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir, pertemuan ini menjadi upaya untuk mendalami lebih lanjut terkait kendala dan upaya yang dilakukan lembaga terkait dalam menghadapi kendala, kasus maupun putusan.

 

“Jadi banyak hal yang kita bahas terkait dengan pengawasan termasuk masa orang asing, kemudian juga tentang over capacity (lapas) yang kita tahu memang di Pekanbaru ini, di Riau, over capacity-nya hampir 1000 persen,” terang Adies di sela-sela mengikuti kunker Komisi III DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Sabtu (16/4/2022).

 

Adies menambahkan, Komisi III DPR RI akan menyampaikan seluruh masukan yang didapat dari Kanwil Kemenkumham Riau ini kepada Kemenkumham dan Mahkamah Agung di pusat agar supaya lebih memperhatikan masukan-masukan dan kekurangan-kekurangan yang ada di tatanan tingkat provinsi. “Misalnya kita ingin agar supaya putusan-putusan eksekutorial yang telah diputus oleh pengadilan dapat dieksekusi oleh pengadilan. Dan kami ingin para pencari keadilan itu tidak terkatung-katung apabila inkracht sudah mereka mempunyai hak terhadap apa yang telah dimenangkan di dalam pengadilan tersebut," lanjut Adies.

 

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, Komisi III juga ingin agar SDM juru sita lebih profesional dalam melakukan tugas-tugasnya di lapangan dan SDM-nya agar ditingkatkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu dirinya juga ingin pengamanan-pengamanan bantuan dari pihak kepolisian dan TNI dalam melakukan juru sita-sita yang ada di lapangan. “Itu kurang lebih nanti yang akan kita masukkan di dalam RUU Hukum Acara Perdata,” imbuhnya.

 

Adies menjelaskan, kendala juru sita saat ini yakni dalam menjalankan tugasnya, seringkali tidak sesuai yang diharapkan dan dirinya berharap hal tersebut tidak terulang lagi. “Ya kadang-kadang (juru sita) kalau sudah diprotes dua orang sudah lari, ngacir gitu kan. Padahal tugasnya kan harus bertahan dulu, jadi banyak hal yang seperti itu. Jadi kita tidak ingin itu terulang lagi,” pungkas legislator dapil Jawa Timur I tersebut.

 

Dirinya mengaku, dari pertemuan tersebut, Komisi III DPR RI mendapatkan penjelasan yang cukup bagus dan komprehensif. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi masukan bagi Komisi III. Selain itu, dirinya mengungkapkan banyak juga masukan-masukan termasuk masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang sedang dibahas Komisi III. “Jadi pertemuan ini sangat memberikan banyak masukan dan banyak evaluasi juga yang akan kami sampaikan, akan kami teruskan juga nanti kepada Menteri Hukum dan HAM dan juga kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia,” jelas Adies. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Minta Polda dan Kejati Sultra Tindak Tegas Pelaku ‘Illegal Mining’
25-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyoroti kinerja Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sultra di...
Komisi III Apresiasi Kinerja Polda-Kajati Sultra dalam Penegakan Hukum ‘Illegal Mining’
25-06-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi kinerja Polda Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta jajaran,...
Revisi UU Narkotika, Upaya Perbaiki Aturan Penyalahgunaan Narkotika
23-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sanisaatmelakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Ke di Mapolda Jabar, Bandung, Kamis (23/6/2022). Foto:Erman/rni Beberapa...
Adde Rosi: Penyalahgunaan Narkotika Harus Ditangani Secara 'Extraordinary'
23-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa saatmelakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Ke di Mapolda Jabar, Bandung, Kamis...