Dirjen Kemendag Jadi Tersangka Kasus Minyak Goreng, Rudi Hartono: Harus Diselidiki Sampai Tuntas

19-04-2022 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono. Foto: Oji/rni

 

Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor minyak goreng. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendesak agar kasus ini diselidiki sampai tuntas. Sehingga dapat membuka tabir dugaan permainan dan kongkalikong pihak pengusaha crude palm oil (CPO) dan jajaran Kementerian Perdagangan.

 

“Langkah Kejagung sudah tepat. Kejagung harus tegas dan gerak cepat. Kasus ini harus diselidiki sampai tuntas, karena di Kemendag semua kuncinya dan pengusaha CPO nakal yang jadi inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Menteri Perdagangan juga harus diperiksa, karena dia sebagai pimpinan tertinggi di Kemendag pasti tahu kebijakan yang diambil anak buahnya,” tegas Rudi saat dihubungi Parlementaria, Selasa (19/4/2022).

 

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, selama ini Komisi VI DPR RI kerap menanyakan ke Mendag Muhammad Lutfi dan jajaran Dirjen Kemendag terkait kelangkaan minyak goreng, namun Kemendag mengklaim bahwa masalah kelangkaan minyak goreng karena ulah pengusaha. Namun dengan adanya penetapan Dirjen Daglu Kemendag menjadi tersangka, membuktikan bahwa Dirjen Daglu ini yang telah membuat kisruh dengan mengeluarkan izin ekspor ke para pengusaha minyak goreng dan tidak mempedulikan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

 

“Jika tahu kebijakan yang salah itu, kenapa Mendag mendiamkan dan pura-pura tidak tahu? Langkah Kejagung saat ini suda sangat tepat, mengurai masalah mendasar minyak goreng untuk rakyat ini. Karena jika mau tegas, pemain besar CPO dan minyak goreng ini paling di Indonesia ada 4 atau 5 perusahaan. Jika mereka ikut aturan pemerintah dan tidak bermain seperti sekarang, saya yakin harga dan stok minyak goreng di Indonesia terkendali. Selama ini karena (perusahaan) main mata dengan Dirjen yang ditangkap ini, maka jajaran Kemendag dan pengusaha minyak goreng lupa urusan perut rakyat,” tandas legislator dapil Sumut III itu.

 

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers, Selasa (19/4/2022) menjelaskan, saat ini tim Penyidik Kejagung sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022. Ada empat orang yang dijerat sebagai tersangka. Selain Indrasari Wisnu, ketiga lainnya adalah SMA selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia; dan PT selaku General Manager di PT Musimas.

 

Burhanuddin mengatakan, kasus ini mulai diselidiki usai terjadinya kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng yang melejit di pasaran. Penyidik menemukan indikasi dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan hal tersebut terjadi, salah satunya dengan mengekspor minyak goreng ke luar negeri. "Dalam pelaksanaannya perusahaan tidak memenuhi DPO namun tetap memberikan persetujuan ekspor. Atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,” jelas Burhanuddin. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Andre Rosiade Nilai RAPBN 2023 Penuh Keoptimisan
18-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai pidato Presiden Joko Widodo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Komisi VI Harap Pemerintah Kaji Ulang Wacana Naikkan Harga BBM Bersubsidi
16-08-2022 / KOMISI VI
Naiknya harga minyak dunia akhir-akhir ini secara langsung telah berimbas pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak Non-Subsidi di Indonesia. Hal...
Komisi VI Akan Bahas Persoalan BBM Bersubsidi dengan Pertamina
16-08-2022 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan Komisi VI DPR RI akan memanggil jajaran direksi PT Pertamina pada Masa...
Subardi: Pembangunan Pariwisata Jangan Hanya Fokus pada Infrastruktur Fisik
12-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menegaskan, pariwisata bukan hanya berbicara tentang pengembangan infrastruktur fisik seperti dukungan bandara, jalan, hotel,...