Komisi VIII Pastikan Distribusi Bansos Tepat Sasaran

20-04-2022 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di Balikpapan, Kaltim, Selasa (19/4/2022). Foto: Nadia/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menyatakan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan  pelaksanaan program-program Kementerian Sosial yang meliputi bantuan sosial (bansos) dan sejenisnya, dapat tersalurkan dan tepat sasaran, mengingat di masa pandemi Covid-19 saat ini bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

 

Demikian diungkapkan Ace usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, serta mitra kerja Komisi VIII DPR RI, dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi keagamaan, penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan bencana, di Balikpapan, Kaltim, Selasa (19/4/2022).

 

"Kementerian Sosial kan banyak programnya, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan santunan non-tunai atau kartu sembako, kemudian bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar yang diberikan kepada Kalimantan Timur. Kami ingin memastikan apakah program tersebut sudah terdistribusi dengan baik termasuk juga apakah sudah tepat sasaran atau tidak ya. Karena program-program tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini memang terdampak secara ekonomi gitu ya akibat dari pandemi Covid 19,” ucap Ace.

 

politisi Partai Golkar itu juga menambahkan sejauh ini belum ada laporan-laporan yang cukup signifikan terkait pendistribusian bansos di Kaltim. Sejauh ini menurutnya penyaluran berlangsung cukup lancar, dan diharapkan program-program bantuan tersebut dapat terus terdistribusi dengan baik kepada masyarakat.

 

Adapun pengawasan yang akan dilakukan dalam memantau pelaksanaan penyaluran bansos, Ace berharap pengawasan juga dapat dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Sosial Daerah maupun masyarakat umum. Mengingat, peran Kemensos dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan seorang diri, butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut.

 

“Jika misalnya ya penerimaan bantuan tersebut tidak sesuai dengan seharusnya maka segera melaporkan kepada kementerian sosial pusat untuk diperbaharui datanya. Yang kedua jika misalnya anda gagal salur akibat dari tempat orang yang sudah meninggal kemudian datanya tidak tepat dan lain-lain sudah seharusnya itu segera dilaporkan gitu kepada Kemensos pusat dan kementerian sosial sendiri telah menyampaikan kepada kami bahwa mereka punya mekanisme di dalam melakukan verifikasi dan validasi datanya. Jadi kalau gagal salur misalnya maka segera dilaporkan karena bagaimana pun ini adalah uang yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyoroti adanya kesemrawutan distribusi bansos di Kaltim, meskipun kesemrawutan ini juga dialami oleh daerah lainnya di Indonesia, mengingat kunci dari kesemrawutan ini adalah pendataan yang dilakukan oleh operator desa, dimana honor yang didapat operator desa untuk mendata seluruh penerima bantuan hanya sebesar Rp350.000 sebulan, tentunya hal ini berbanding terbalik dengan gaji Pendamping Keluarga Harapan sebesar Rp3.500.000. “Jadi wajar mereka iri. Tapi mereka juga komit bahwa walaupun gajinya kecil tapi tetap kita bekerja, namun sekuat-kuatnya mereka bekerja dengan honor seperti itu artinya dijadikan sebagai sentimen,” katanya.

 

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, soal pendistribusian bansos yang semula berbentuk barang kemudian diubah menjadi uang tunai, dalam pelaksanaannya juga belum berjalan maksimal. Menurutnya ada dua Lembaga yang ditunjuk dalam penyaluran bansos  yaitu Bank Himbara dan Kantor Pos. Dari kedua lembaga tersebut, menurutnya yang paling dapat diandalkan adalah Kantor Pos, mengingat dalam penyalurannya Kantor Pos menerapkan asas keadilan dimana 1 petugas dibayar Rp13 ribu per satu penerima bantuan, sedangkan petugas Bank Himbara tidak mendapat honor.

 

“Yang bagus Kantor Pos. Kenapa bagus? Ternyata Kantor Pos itu dapat bayaran. Satu orang dibayar Rp13 ribu, kalau bank tidak ada, cukup uang yang mengendap 1 bulan cukup untuk biaya operasionalnya. Namun dari tingkat pusat sampai tingkat bawah tidak ada petunjuk yang jelas, bank itu kelihatannya senang kalau uang mengendap. Kita tanya petugas kenapa tidak ada arahan, misalkan bagi uang nih di bank itu masyarakat takut masuk bank apalagi orang yang takut-takut itu. Akhirnya okelah jangan di bank tapi di kantor desa, tadinya di bank loketnya satu yang buka atau dua tiga, tidak mampu melayani masyarakat segitu banyak, akhirnya di kantor desa dengan memperbanyak alat bayar. Itu ide saya,” papar Nanang.

 

Saat pertemuan terungkap ketidaksinkronanisasi Pendataan dari Pusat ke Daerah, terkait Data Penerima Manfaat (KPM) keluarga Penerima Manfaat di Kemensos. Yang kedua terkait program-program bantuan sosial di Kaltim sudah dilaksanakan dengan aturan yang berlaku, akan tetapi masih perlu didukungnya lagi dari dana APBN, mengingat Dana Dekonsentrasi (DK) dan Dana Tugas Pembantuan (TP)  pada tahun 2022 sudah tidak dikucurkan lagi, sehingga hal ini menjadi salah satu kendala dan keluhan yang dialami Dinas Sosial di Kaltim.

 

Dalam kesempatan tersebut Komisi VIII DPR RI juga melakukan Penyerahan Bansos kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Balikpapan yang terdiri dari Penyerahan Tongkat Adaptif Kemensos, Penyerahan Dana Sekolah Kemensos, Penyerahan Bantuan Sembako Kemensos, Penyerahan Bantuan Wirausaha Kemensos, Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Kemensos, Penyerahan Wakaf Quran dari BPKH, dan Penyerahan Surat Berharga Syariah Negara SBSN dari Kemenag.

 

Menurut Data Pemprov Kaltim, jumlah pendudukan prasejahteran di Kaltim sebesar 241.769 orang, serta masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kaltim adalah 241.769. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sebanyak 65 387 KPM. Jumlah Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 98.040 KPM. dan Jumlag Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 24.212 orang.

 

Pada Tahun Anggaran 2020 daya dukung dana APBD Kaltim untuk Program Bantuan Sosial dari Pagu Rp33.648.000.000, direalisasikan Rp18.568.000.000 dengan jumlah tersalur 24.212 orang. Pada Tahun 2021 Santunan Korban Meninggal Covid-19 sebanyak 4.233 orang dengan jumlah Rp42.230.000.000. Untuk Santunan Anak Yatim Piatu Orang Tua Meninggal karena Covid-19 sebanyak 1.525 orang dengan jumlah realisasi sebesar Rp3.050.000.000.

 

Turut hadir dalam kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Kalimantan Timur, di antaranya; Samsu Niang, Umar Bashor, dan Matindas dari Fraksi PDI-Perjuangan, Muhammad Ali Ridha dan Mohammad Saleh dari Fraksi Partai Golkar, M. Husni dan Syaiful Rasyid dari F-Gerindra, dan Wastam (Fraksi Partai Demokrat). (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bukhori Dukung Kemensos Usulkan Pendamping Sosial Alih Status Menjadi PPPK
10-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mendukung upaya Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan pendamping sosial beralih status menjadi pegawai pemerintah...
Legislator Berharap UPQ Ciawi Bogor Samai Percetakan Al Quran Raja Fahd Aran Saudi
09-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII Delmeria berharap Unit Percetakan Al Quran (UPQ) di Ciawi, Bogor bisa berstandar Internasional, menyamai percetakan Al Quran...
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
09-08-2022 / KOMISI VIII
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan...
Soal Timbunan Bansos di Depok, Ace Hasan: Mensos Jangan Lepas Tanggung Jawab
04-08-2022 / KOMISI VIII
Pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang terkesan enggan disalahkan dengan temuan timbunan bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo di...