Komisi IV Dorong Peningkatan Keamanan Badan Karantina Sebagai Pintu Masuk Keluarnya Penyakit Berbahaya

20-04-2022 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) Provinsi Jambi, di Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi, Senin (18/4/2022). Foto: Tiara/Man

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai Badan Karantina Pertanian (Barantan) hendaknya menjadi pintu masuk dengan tingkat keamanan nasional tertinggi untuk melindungi dan menjaga masuknya virus-virus berbahaya dari luar wilayah Indonesia, yang dapat memberikan dampak terhadap menjangkitnya penyakit pada dunia perikanan bahkan pertanian seiring dengan perkembangan zaman. 

 

"Badan Karantina sekarang ini hanya dianggap sebagai aspek normatif untuk lalu lintas barang, belum sampai pada tingkat bahwa ini tingkat keamanan nasional tertinggi untuk menjaga kebutuhan wilayah," jelas Dedi saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (SKIPM) Provinsi Jambi, di Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi, Senin (18/4/2022).

 

Seringkali menurut Dedi, virus yang sudah menjangkiti dan berkembang di suatu negara, bisa kemudian masuk ke wilayah Indonesia tanpa terdeteksi. Sehingga berdampak pada menjangkitnya penyakit akibat dari virus tersebut. " Kalau itu perikanan, maka menjangkitinya perikanan, kalau pertanian maka menjangkitinya penyakit dari dunia pertanian, karena semuanya ini berawal dari karantina," ungkap politisi Partai Golkar itu.

 

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak memandang Barantan memiliki peranan yang penting karena meuoakan pintu yang menentukan produk peikanan yang keluar khususnya dari Jambi aman dan bebas dari penyakit. Untuk itu, politisi Partai Golkar tersebut meminta agar ke depan BKIPM khususnya yang ada di Jambi bisa lebih  mengintensifkan secara periodik, berkoordinasi dengan parah pihak terkait dengan ekspor impor.

 

"Saya kira koordinasi perlu ditingkatkan karena BKIPM ini instansinya vertical, tentu harus membina hubungan hubungan baik secara formal ataupun informal dengan insansi yang ada di daerah instansi otonom. Misalnya saja koordinasi dengan Bea Cukai ya terkait dengan pengamanan di lautnya, kemudian juga dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan lain sebagainya. Agar nantinya juga tidak terjadi penyelundupan ikan olahan dari luar negeri misalnya yang beresar di pasaran dalam negeri," jelasnya.

 

Kepala SKIPM Provinsi Jambi Piyan Gustaffiana menuturkan sejumlah kendala diantaranya ada penerbangan langsung ke luar negeri, sehingga diperlukan direct-call ekspor komoditas perikanan dari Jambi serta belum tercatatnya ekspor komoditas unggulan dari  Jambi berupa udang belalang, fresh fish dan ikan hias.

 

"Di SKIPM Jambi produk perikanan unggulan yakni adalah udang belang dimana menyumbang 85-90 persen komoditas tujuan ekspor dari Jambi, dengan tujuan Hongkong dan China. Dan juga ikan hias alam dengan tujuan Singapura dan Malaysia via Pulau Moro dan Pulau Mas. Dalam hal penerapan sistem jaminan kesehatan ikan danal halpenggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan," imbuhnya.

 

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Sudin (PDI-Perjuangan) beserta Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar, Maria Lestari, dan Djarot Saiful Hidayat dari PDI-Perjuangan, Salim Fakhry (F-PG), Endro Hermono (F-Gerindra), Sri Kustina (F-Nasdem), Nur'Aeni (F-Demokrat), dan Slamet (F-PKS). (tra/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sutrisno Minta Aliran-Aliran Penyebaran Virus PMK Harus Dibendung
27-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno meminta agar pemerintah membendung aliran-aliran yang dapat menyebarkan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)....
Johan Rosihan Ingatkan KKP Soal Penangkapan Ikan Terukur, Harus Berdampak Kesejahteraan bagi Nelayan
24-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih sistematis merumuskan model pengelolaan penangkapan ikan...
Anggota Komisi IV Dukung Kebijakan KKP Dalam Penangkapan Ikan Terukur
23-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat mendukung kebijakan pemerintah dalam penangkapan ikan terukur untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sumber...
Legislator Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal
22-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti belum adanya penertiban kebun sawit ilegalyang berada di kawasan hutan oleh pemerintah...