Agrowisata Nanas Jambi Patut Dikembangkan

20-04-2022 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau agrowisata nanas di Kecamatan Sei Gelam, Muaro Jambi, Jambi, Senin (18/4/2022).  Foto: Tiara/Man

 

Agrowisata nanas merupakan destinasi wisata berbasis pertanian tanaman buah nanas terhampar luas sekitar kurang lebih 900 hektare. Salah satu lokasi Komoditi Hortikultura yang juga sebagai tujuan wisata alam pertanian bagi masyarakat Kota Jambi atau sekitarnya.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan infrastruktur menuju agrowisata nanas perlu dibenahi dan patut dikembangkan. Pasalnya nanas yang berada di Desa Tangkit Baru dikenal sebagai salah satu keunggulan dan komoditas kebanggaan Jambi, dan menjadi salah satu ikon di sektor pertanian daerah tersebut.

 

"Agrowisata nanas yang berbasis sumber daya alam potensial ini patut dikembangkan menjadi destinasi wisata sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar," ungkap Dedi saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI meninjau agrowisata nanas di Kecamatan Sei Gelam, Muaro Jambi, Jambi, Senin (18/4/2022). 

 

Pada kesempatan itu, perwakilan petani nanas turut menyampaikan sejumlah keluhan di antaranya infrastruktur jalan yang kurang baik, harga pupuk dan obat-obatan yang cukup tinggi, serta tidak adanya STA (Stasiun Terminal Agribisnis). Menanggapi keluhan petani tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyambut baik usulan terkait adanya terminal buah untuk menghindari perbedaan harga antar petani dalam hal pemasaran. Namun ia memandang masyarakat setempat harus juga memastikan siapa yang nanti akan mengelola terminal tersebut.

 

"Secara prinsip permintaan terkait terminal buah itu tidak ada masalah, hanya saja yang menjadi catatan kita mohon dikuarkan dulu siapa yang akan bertanggung jawab mengelola, siapa yang akan merawat sehingga nantinya dengan dibangunnya terminal buah itu akan menambah produktifitas, sirkulaai, serta penghasilan, yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat para petani khususnya," ujar politisi PKS tersebut.

 

Hal senada juga diutarakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat yang meminta adanya business plan yang jelas terkait dengan permintaan terminal buah tersebut. "Jangan sampai begitu sudah ada terminal untuk pasar buah nanas, nantinha tidak dirawat. Maka harus jelas business plannya, harus jelas siapa yang mengorganisir, harus jelas apa fungsinya, harus jelas keberlanjutan program ini," pungkasnya.

 

Politisi PDI-Perjuangan itu menekankan pda prinsipnya Komisi IV DPR RI mendukung semua program yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk juga produk-produk olahan dari nanas yang ada di Desa Tangkit tersebut. "Dirjen juga sudah setuju tapi untuk harus dipastikan terminal nanti benar-benar dioperasikan dengan baik, jangan kemudian begitu dibangun lalu mangkrak. Dengan adanya terminal nanti kan senagai tempat transis buah masuk kesitu, sehingga tidak ada lagi perang harga antar petani, harganya sudah pasti sesuai dengan kualitas nanasnya," jelasnya.

 

Pada pertemuan tersebut Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto ikut menambahkan bahwa pemerintah siap memfasilitasi pembangunan STA dengan syarat lahan yang akan digunakan dan kelembagaannya harus jelas. Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menjanjikan untuk segera merealisasikan infrastruktur dan pupuk bersubsidi. (tra/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Johan Rosihan Ingatkan KKP Soal Penangkapan Ikan Terukur, Harus Berdampak Kesejahteraan bagi Nelayan
24-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih sistematis merumuskan model pengelolaan penangkapan ikan...
Anggota Komisi IV Dukung Kebijakan KKP Dalam Penangkapan Ikan Terukur
23-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat mendukung kebijakan pemerintah dalam penangkapan ikan terukur untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sumber...
Legislator Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal
22-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti belum adanya penertiban kebun sawit ilegalyang berada di kawasan hutan oleh pemerintah...
Serap Aspirasi Pakar, Komisi IV Awasi Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Indonesia
21-06-2022 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menyatakan proses penyelesaian penggunaan dan pelepasan kawasan hutan Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun...