Komisi II Dorong Kota Cirebon Segera Bangun Mal Pelayanan Publik

20-04-2022 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin foto bersama usai pertemuan di Kantor Wali Kota Cirebon, Senin (18/4/2022). Foto: Novel/Man

 

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Cirebon, Jawa Barat, guna membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Selain itu penanganan permasalahan kasus pertanahan, serta persiapan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kota Cirebon. 

 

Dalam bahasan mengenai bagaimana mengoptimalkan pelayanan publik di Kota Cirebon sendiri, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin soroti hal menarik yang dimiliki Kota Cirebon yang menjadi pusat kegiatan perdagangan maupun hal pelayanan publik, dimana masyarakat di kota-kota sekitarnya membutuhkan Kota Cirebon dalam memanfaatkan fasilitas publik terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. 

 

Letak Kota Cirebon berada di jalan perlintasan barat ke timur, tepatnya di jalur Pantai Utara (Pantura), menjadikan Kota ini sebagai sentra ekonomi di kawasan tersebut. Cirebon menjadi sentra dari kegiatan perekonomian di wilayah Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan), termasuk beberapa kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah seperti Brebes dan Tegal.

 

"Termasuk misalnya bagaimana mengoptimalkan pelayanan publik, Cirebon adalah kota yang menjadi pusat bukan saja untuk warga yang ber-KTP Kota Cirebon, tapi ternyata kota-kota sekitarnya juga sangat membutuhkan Kota Cirebon (dalam hal) untuk perdagangan. Produk-produk (dagang) luar Cirebon juga ada disini, termasuk juga misalnya fasilitas kesehatan (maupun) pendidikan itu yang mengakses bukan saja warga cirebon tapi juga orang lain (di luar Kota Cirebon). Menariknya dari Kota Cirebon juga memberikan efek (manfaat) kepada wilayah sekitarnya, disamping wilayah di sekitarnya juga mendapatkan efek baik bagi Kota Cirebon sendiri," jelas Yuniar usai pertemuan di Kantor Wali Kota Cirebon, Senin (18/4/2022).

 

Dari penuturan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis pada pertemuan tersebut diketahui Kota Cirebon sendiri belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), padahal MPP begitu penting untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, Yanuar mendorong Kota Cirebon untuk segera membangun MPP.

 

"Tadi catatan pentingnya how to meningkatkan pelayanan publik dalam kota yang semacam ini dengan usul, percepat dong (pembangunan) mal pelayanan publik. Karena di tempat lain sudah ada kenapa di Cirebon belum, padahal Cirebon tergolong kota yang cukup maju di Jawa Barat. Mal pelayanan publik akan membantu masyarakat mempermudah akses pelayanan, tidak repot, tidak ribet," tegas politisi PKB tersebut.

 

Yanuar kemudian membandingkan bagaimana sulitnya menjangkau tempat-tempat untuk mengurus hal berkaitan pelayanan publik pada jaman dahulu dengan adanya MPP sekarang ini yang telah memudahkan masyarakat. "Anda bayangkan kalau zaman dulu pelayanan publik dari sudut tata ruang pelayanan aja (tempatnya) ada satu di sini, satu di sana, luar biasa repot, satu tapi kalau Mal Pelayanan Publik kan ada di satu titik, satu tempat dan itu akan memudahkan semua warga pengguna pelayanan oleh karena itu kita dorong (percepat pembangunannya)," pungkas legislator dapil Jawa Barat X tersebut. 

 

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mennyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kota Cirebon sudah mempersiapkan rencana pembangunan MPP untuk Kota Cirebon.  “Kami sudah mempersiapkan rencana dan pembangunan (MPP). Namun sekarang ini ada kendala sedikit, karena memang belum selesainya proses hibah dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada pihak kepolisian dan dari Kepolisan kepada Pemerintah Kota Cirebon. Insyaallah dalam waktu dekat ini kami akan diskusi untuk mencari solusi, supaya Mal Pelayanan Publik ini bisa cepat dibangun,” kata Azis. (nvl/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Berharap Pemerintah Jalankan Putusan MK Terkait Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah
24-06-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mendorong Menteri Dalam Negeri untuk segera membuat aturan teknis terkait pengisian pejabat sementara...
Komisi II, Pemerintah dan DPD Selesai Bahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan
22-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan rasa syukurnya karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Selatan...
Pemekaran Tiga DOB Papua Terus Dimatangkan
22-06-2022 / KOMISI II
Komisi II DPR RI sudah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) yang bertugas menyelesaikan usulan pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB)...
Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
22-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat Papua mendukung adanya pemekaran wilayah di pulau...