Anwar Hafid Dorong Kemendagri dan Kemenkeu Segera Benahi DID dan SIPD

20-04-2022 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid saat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kota Sukabumi di Balai Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Senin (18/4/2022). Foto: Saum/Man

 

Menanggapi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 yang diterima Kota Sukabumi yang turun tajam dibanding tahun 2021, Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera menangani permasalahan tersebut.

 

“Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Walikota Sukabumi, memang (saya) sepakat pak. Kejadian ini bukan hanya terjadi di sini. Di beberapa daerah di Indonesia, ada (perolehan) DID-nya nihil, pak. Hingga saat ini, saya pun mengikuti perkembangan DID. Kemendagri dan Kemenkeu perlu memberikan perhatian yang sangat serius,” tegas Anwar Hafid.

 

Pernyataan tersebut dirinya sampaikan pada saat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Kota Sukabumi di Balai Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Senin (18/4/2022). Baginya, penurunan DID yang signifikan ini tidak hanya terjadi di Kota Sukabumi saja, akan tetapi juga di sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia.

 

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Politisi Partai Demokrat itu, penilaian DID masih subjektif, terutama pada aspek penilaian inovasi daerah. Ia pun menyayangkan, akibat subjektivitas penilaian DID, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia kesulitan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

 

“Nah, ini saya kira, pekerjaan yang harus segera diselesaikan, untuk Kementerian Keuangan memberikan porsi penetapan DID yang akuntabel. Sedangkan, Kemendagri memberikan tambahan kejelasan kriteria soal aspek penilaian inovasi daerah,” jelas Anwar Hafid.

 

Terakhir, terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia telah membayar gaji pegawai akibat SIPD yang tidak tersosialisasikan dengan masif dan efektif. Walaupun kini Indonesia menerapkan otonomi daerah, dalam beberapa praktik tata kelola administrasi pemerintahan, khususnya soal keuangan masih sentralistik.

 

“Saya harap permasalahan ini menjadi satu perhatian khusus. Mudah-mudahan kita bisa mendorong perubahan berupa perbaikan dan penyesuaian, ke depannya,” tandas legislator dapil Sulawesi Tengah tersebut. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Berharap Pemerintah Jalankan Putusan MK Terkait Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah
24-06-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mendorong Menteri Dalam Negeri untuk segera membuat aturan teknis terkait pengisian pejabat sementara...
Komisi II, Pemerintah dan DPD Selesai Bahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan
22-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan rasa syukurnya karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Selatan...
Pemekaran Tiga DOB Papua Terus Dimatangkan
22-06-2022 / KOMISI II
Komisi II DPR RI sudah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) yang bertugas menyelesaikan usulan pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB)...
Mayoritas Masyarakat Papua Dukung Pemekaran
22-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat Papua mendukung adanya pemekaran wilayah di pulau...