Komisi III Tekankan Penegakan Hukum Guna Pemulihan Ekonomi Nasional dan Daerah

20-04-2022 / KOMISI III

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto memimpin Rapat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi III ke Provinsi Gorontalo. Foto: Eko/nvl

 

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto memimpin Rapat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi III ke Provinsi Gorontalo, dalam Kunker Reses ini Komisi III mengevaluasi capaian kinerja seluruh mitra kerja Komisi III. Soal capaian kinerja penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Gorontalo pada tahun 2021 hingga triwulan I tahun 2022 ini, Komisi III meminta Penjelasan singkat terkait penanganan kasus-kasus yang menonjol dan menjadi perhatian masyarakat.

 

Usai memimpin rapat di Aula Titinepo Polda Gorontalo, Bambang memberikan apresiasi kepada Polri khususnya Polda Gorontalo dalam mengimplementasikan kebijakan Kapolri yakni Transformasi menuju Polri yang presisi. “Untuk Polri, Kapolda Gorontalo ini sudah bekerja sangat luar biasa, dari laporan sangat tertib, sangat presisi, sistematis, dan jelas betul program yang di jalankan, dengan tagline untuk polri presisi, Presisi dijabarkan di lapangan dengan langkah-langkah yang masif dan terstruktur, jadi bagus,” papar Bambang di Gorontalo, Rabu (20/4/2022).

 

Dalam rapat dengan Polda Gorontalo, Komisi III juga memberikan perhatian khusus pada persoalan yang berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional dan optimalisasi pendapatan negara dan daerah, seperti tindak pidana di bidang sumber daya alam, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, dan kejahatan lainnya.

 

Saat rapat dengan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, Bambang juga meminta penjelasan Kapolda terkait dengan strategi dan langkah-langkah Polda Gorontalo dalam rangka penciptaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat, terutama yang terkait dengan upaya pemeliharaan kamtibmas dan mencegah berbagai potensi gangguan selama Bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 2022, seperti kelangkaan minyak dan bahan pokok, serta gangguan keamanan lainnya.

 

Bambang juga mengatakan ada beberapa catatan permasalahan yang sudah diinventariskan yang nantinya akan di bahas di rapat internal Komisi III DPR RI. “Nanti catatan-catatan ini akan kita bawa di dalam rapat internal Komisi III bersama kawan yang kunjungan kerja di Sumatera Selatan dan Riau kemudian itu nanti yang kita list sebagai anggota dewan yang akan kita perjuangkan,” jelas Bambang.

 

Dalam rapat Komisi III DPR RI di Polda Gorontalo tersebut selain Ketua Komisi III, hadir juga sembilan Anggota Komisi III, Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, Kepala BNNP Brigjen Pol. Ir. Sukandar, Wakapolda, Irwasda, dan Para Pejabat Utama Polda Gorontalo. Pada pertemuan tersebut Wiyagus sebagai Kapolda Gorontalo diminta menjelaskan tentang program prioritas Polda Gorontalo tahun 2022 untuk menjadi polri yang presisi.

 

“Acuan kami untuk program prioritas Polri yaitu yang pertama terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Gorontalo melalui startegi pemolisian baik dibidang pre-emtif, preventif, dan represif, yang kedua membantu sepenuhnya Pemerintah Daerah dalam penanganan kasus Covid-19 dan yang ketiga berperan aktif dalam melaksanakan percepatan vaksinasi dosis 2, Booster dan Dosis 3.” jelas Wiyagus.

 

Sebelumnya Wiyagus, telah memberikan gambaran umum tentang berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Polda Gorontalo bersama jajaran dengan berbagai inovasinya yang dirangkum dalam sebuah tayangan video selayang pandang yang mendapat apresiasi dari Ketua Komisi III DPR RI bersama Sembilan anggota komisi lainnya yang hadir dalam rapat tersebut. (eko/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi UU Narkotika, Upaya Perbaiki Aturan Penyalahgunaan Narkotika
23-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sanisaatmelakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Ke di Mapolda Jabar, Bandung, Kamis (23/6/2022). Foto:Erman/rni Beberapa...
Adde Rosi: Penyalahgunaan Narkotika Harus Ditangani Secara 'Extraordinary'
23-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa saatmelakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Ke di Mapolda Jabar, Bandung, Kamis...
Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang
23-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) saat ini masih berorientasi pada...
Komisi III Target Sahkan RKHUP pada Masa Sidang V Tahun Persidangan 2021-2022
23-06-2022 / KOMISI III
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan DPR menargetkan untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Masa...