Komisi VIII Harap Penerima PKH Segera Mencapai Graduasi

22-04-2022 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat menyalurkan bantuan sosial dari Kemensos untuk penerima PKH di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/4/2022). Foto: Arief/nvl

 

Graduasi Sejahtera Mandiri merupakan berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat yang dikategorikan mampu. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang ingin mengajak pemerintah, terutama Kementerian Sosial untuk menjadikan Kemensos agar tidak dipandang seolah-olah memelihara orang miskin, karena pada dasarnya semua orang ingin hidup sejahtera.

 

“Kita berharap adanya graduasi. Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) ada peningkatan dalam kondisi sosial ekonomi, dalam hitungan jika kita bisa menghemat dan ditargetkan dalam satu periode sabanyak satu juta warga maka akan menghemat anggaran sebesar Rp5 triliun,” harap Marwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI bersama Wali Kota Batam menyalurkan bantuan sosial dari Kemensos untuk penerima PKH di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/4/2022).

 

Marwan menilai, Kota Batam merupakan kota impian masyarakat Indonesia dari berbagai tempat karena memang menjanjikan kesejahteraan. Maka pihaknya mendorong di antara penerima PKH di Batam agar ada peningkatan menjadi pengusaha produk rumahan seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan modal lewat Himpinan Bank Milik Negara atau Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN).

 

"Catatan Kemensos, masih ada 19.000 ribu PKH yang ada di Kota Batam. Kita ketemu penerima PKH, mereka bertekad keluar dari PKH tahun depan. Mereka bilang untuk pengajuan modal Rp10 juta sampai Rp20 juta sulit, ini yang akan kita terobos mempertemukan antara Himbara agar ada sentuhan modal bantuan mikro. Dan tugas pendamping harus menemukan orang-orang yang memiliki talenta, ada bibit-bibit kemampuan untuk usaha dengan baik. Itulah rencana kita yang akan kita coba dari Komisi VII DPR RI,” jelas Marwan.

 

Pada saat penyaluran bantuan sosial berlangsung, politisi PKB itu menegaskan, agar para pendamping tidak hanya mengawasi dan menyalurkan bantuan, tetapi kejar hak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, kurangnya sasaran berakibat pihak lain yang sudah tidak layak tetapi masih menerima PKH.

 

“Tentu yang tahu siapa mereka adalah pendamping karena mereka selalu berhadapan pada saat penyaluran. Kita sekarang minta kepada Pusdatin mengenai informasi kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial harus segera diperbaiki, berjenjang mulai dari kelurahan sampai ke pusdatin di Kemensos kalau datanya tidak baik, pembangunan kita tidak valid dan uangnya akan menjadi tidak tepat sasaran dan sia-sia,” tegas Marwan. (afr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Soal Timbunan Bansos di Depok, Ace Hasan: Mensos Jangan Lepas Tanggung Jawab
04-08-2022 / KOMISI VIII
Pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang terkesan enggan disalahkan dengan temuan timbunan bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo di...
DPR Minta Pemerintah Beri Penjelasan Terkait Temuan Bansos yang Ditimbun di Depok
04-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) harus buka suara dan menjelaskan...
Selly Andriany: Perundungan Terjadi Karena Rendahnya Kualitas SDM
03-08-2022 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan bahwa kasus perundungan atau bullying di kalangan anak-anak masih kerap terjadi...
Komisi VIII Tolak Madrasah dan Pesantren Dipisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional
03-08-2022 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI menyambangi Madrasah Al Falah Alkhairiyah Bondowoso dan Pesantren Al Qodiri di Jember,...