Pemerintah Didesak Laksanakan Putusan ‘Judicial Review’ MA Terkait Vaksin Halal

22-04-2022 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Mentari/nvl

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Kesehatan  untuk segera melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait judicial review Perpres Nomoe 99 Tahun 2020 tentang keharusan pemberian vaksin halal bagi warga muslim. Keputusan tersebut dinilai Saleh sangat mendesak untuk dieksekusi di tengah gencarnya pemerintah melaksanakan vaksinasi.

 

Akibat putusan MA tersebut, pemerintah mau tidak mau harus menyediakan vaksin halal dalam setiap pelaksanaan vaksinasi. “Tuntutan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) jelas. Mereka menginginkan agar hak warga negara untuk mendapatkan vaksin halal segera dipenuhi. Dan itu sejalan dengan amanat UU jaminan halal,” ungkap Saleh melalui keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (22/4/2022). 

 

Meskipun sedikit terlambat, putusan MA tersebut dinilai Saleh akan mengurangi perdebatan yang ada di masyarakat. Faktanya, selama ini ada banyak anggota masyarakat yang enggan mengikuti vaksinasi karena alasan kehalalan vaksin yang tersedia. Dengan putusan MA kemarin, menurut Saleh, seluruh masyarakat diharapkan akan bersedia untuk segera divaksin.

 

"Tuntutan untuk menyediakan vaksin halal ini sudah lama disampaikan. Tidak hanya di masyarakat, di DPR sendiri pun sudah sangat sering disuarakan. Tetapi memang aneh, tuntutan itu belum dilaksanakan oleh pemerintah. Tidak jelas alasannya mengapa pemerintah tidak menjadikan hal ini sebagai prioritas utama,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

 

Dalam konteks itu, Kementerian Kesehatan perlu diingatkan agar mematuhi putusan MA. “Jangan lagi mencari alasan-alasan. Situasinya tidak lagi sesulit di awal pandemi. Pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk mengadakan vaksin halal,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II tersebut. (rnm/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemenaker Diminta Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Patuh Bayar BPJS Ketenagakerjaan
23-06-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI mengefektifkan pengawas ketenagakerjaan dan menindak tegas perusahaan yang tidak...
Antisipasi Lonjakan Covid-19, DPR Minta Pemerintah Awasi Ketat Kegiatan Skala Besar
23-06-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta pemerintah menerapkan aturan pembatasan kegiatan berskala besar secara ketat menyusul adanya peningkatan...
Netty Prasetiyani: Percepat Distribusi Vaksin Untuk Antisipasi PMK
22-06-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengantisipasi merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti...
Pengawas yang Belum Memadai Sebabkan Lemahnya Perlindungan Negara pada Pekerja
22-06-2022 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai lemahnya perlindungan yang diberikan negara bagi para pekerja ini disebabkan oleh...