Program Kesejateraan Sosial Harus Perhatikan Kondisi Geografis Daerah

22-04-2022 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat mengikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kepri bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dan Wali Kota Batam. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penyaluran program kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa disamaratakan dengan program yang berada di Pulau Jawa maupun daerah lainnya. Menurutnya fokus program kesejahteraan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial juga harus memperhatikan kondisi geografis kedaerahan di masing-masing wilayah, karena Indonesia merupakan daerah kepulauan.

 

“Kita dibukakan mata bahwa Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan Vietnam, mereka mempunyai masyarakat yang sangat terpencil, fasilitas dan sarpras untuk urusan keagamaan dan pendidikan serta fasilitas kesejahteraan belum mumpuni. Tentu ini menjadi perhatian dari Komisi VIII DPR RI agar fokus pembangunan bisa merata kepada mereka,” kata Selly usai mengikuti penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kepri bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dan Wali Kota Batam, di Batam, Kepri, Selasa (19/4/2022).

 

Politisi PDI-Perjuangan itu menerangkan, implementasi program kegiatan sosial  bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Batam banyak yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dikonsepkan oleh pemerintah, terutama Kemensos. Temuan di lapangan, yang seharusnya anak-anak tingkat sekolah dasar (SD) menerima bantuan sebesar Rp900.000, tetapi implementasinya mereka tidak menerima. Bahkan peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) juga tidak menerima BPNT.

 

"Masyarakat yang seharusnya menerima PKH otomatis mereka menerima BPNT, ternyata selama ini dari mulai awal mereka menerima PKH mereka tidak tidak menerima BPNT. Artinya pertanyaan kami ke mana program itu, padahal program itu cair ini yang menjadi perhatian dari kami yang harus kami sampaikan kepada Kementerian Sosial agar evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat daerah harus betul-betul diperketat dan diperhatikan dengan matang,” tandas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (afr/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diah Pitaloka Nilai Penambahan Kuota Haji 10.000 Orang untuk Indonesia Sulit Dilakukan
29-06-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan tidak ada pembahasan terkait tambahan 10.000 kuota haji asal Indonesia antara...
Yandri Susanto: Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan
27-06-2022 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menjelaskan alasan pemerintah tidak mengambil penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah. Yaitu,...
Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII
23-06-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem...
Komisi VIII Terima Audiensi Persatuan Guru Nahdhatul Ulama
22-06-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menerima audiensi Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (Pergunu) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI,...