Komisi I Bersama Kominfo Resmikan ‘Kick Off’ Pelaksanaan ASO di Sumut

22-04-2022 / KOMISI I

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat sambutan pada acara Kick Off Pelaksanaan Analog Switch Off Tahap 1 di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/4/2022). Foto: Ist/nvl

 

Komisi I DPR RI dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki komitmen bersama dalam upaya mewujudkan digitalisasi penyiaran nasional yang berkualitas melalui Analog Switch Off (ASO). Program ASO yang dicanangkan oleh pemerintah tidak saja sebagai tuntutan perkembangan global, tetapi juga dianggap memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia.

 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam sambutannya pada acara Kick Off Pelaksanaan Analog Switch Off Tahap 1 di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/4/2022). Dalam acara itu hadir, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong dan Staf Ahli Menkominfo Rosarita Niken Widiastuti serta Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Utara Agus Tripriyono yang mewakili Gubernur Sumut.

 

Dalam sambutannya, Meutya mengatakan era digital telah membawa begitu banyak perubahan yang berakibat pada banyaknya tantangan yang hanya bisa diselesaikan dengan kolaborasi bukan berkompetisi. “Itulah mengapa acara hari ini, adalah sebagai sebuah langkah lanjutan dari keseriusan kami, Komisi I DPR RI dengan Kominfo untuk bersama mewujudkan tayangan penyiaran yang berkualitas melalui Analog Switch Off," kata Meutya.

 

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Meutya mengungkapkan digitalisasi penyiaran bukanlah hal yang sederhana, diperlukan adanya sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. "Ini tentunya sudah menjadi komitmen bersama, antara Komisi I DPR RI dengan pemerintah dalam upaya mewujudkan digitalisasi penyiaran nasional," kata politisi Partai Golkar itu.

 

Meutya optimis migrasi teresterial televisi analog menjadi digital akan membuka lapangan pekerjaan secara masif di sektor penyiaran. Mengingat, kebijakan tersebut berpotensi mengembangkan industri penyiaran dalam negeri ke tingkat yang lebih tinggi. Adanya ASO, lanjut Meutya, akan mendorong keberagaman konten pada industri penyiaran di dalam negeri dalam beberapa waktu ke depan.

 

"Dengan begitu, kebutuhan akan pemain terutama para generasi muda dan berbagai pendukung suatu penyiaran dapat berjalan akan sangat dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk penyiaran yang diharapkan bisa menghadirkan konten yang berisi nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat," ujar legislator dapil Sumut I itu.

 

Di tempat yang sama, Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong mengungkapkan dengan adanya ASO, akan terjadi efisiensi spektrum frekuensi atau digital dividen sebesar 112 MHz yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas layanan internet dan 5G, peringatan dini bencana, ekonomi digital, pendidikan, dan kesehatan.

 

Manfaat lainnya, kata Usman, adalah pemerataan siaran TV yang berkualitas karena lebih stabil dan tahan terhadap gangguan sehingga gambarnya lebih bersih dan suaranya lebih jernih, terbuka peluang munculnya channel dan program baru sehingga tontonan semakin beragam, hingga berpotensi menumbuhkan 232 ribu lapangan pekerjaan baru. Dalam pelaksanaannya, ASO ini, lanjut Usman, terbagi menjadi 3 tahap. Tahap Pertama 30 April 2022, Tahap Kedua 25 Agustus 2022, dan  Tahap Ketiga 2 November 2022. (sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Materi Siaran LPP Harus Penuhi Kebutuhan Publik 
25-06-2022 / KOMISI I
Tim kunjungan kerja Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin Wakil Ketua Komisi...
Teuku Riefky Harsya Gantikan Anton Sukartono Jabat Wakil Ketua Komisi I
23-06-2022 / KOMISI I
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus memimpin rapat pergantian Wakil Ketua Komisi I...
Komisi I Minta Penyelenggara Multipleksing Komitmen Laksanakan ASO
23-06-2022 / KOMISI I
Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan penyelenggara multipleksing terkait persiapan dan komitmen penyelenggara multipleksing dalam rangka...
Bobby Adhityo Kritik Pernyataan Mahathir Mohamad Terkait Klaim Kepulauan Riau
22-06-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengkritik pernyataan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad soal Malaysia seharusnya...