Komisi VI Pahami Kemungkinan Privatisasi Garuda Indonesia Selama Kepemilikan Negara 51 Persen

23-04-2022 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam sesi foto bersama usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Foto: Geraldi/nvl

 

Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI memahami kemungkinan adanya program privatisasi terkait restrukturisasi yang sedang dilakukan berupa konversi utang menjadi saham dan masuknya tambahan modal. Hal itu tertulis dalam salah satu rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda yang telah berjalan selama tiga bulan terakhir, dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung.

 

“Oleh karena itu, Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk terus melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait program privatisasi yang akan dilakukan, selama kepemilikan negara minimal 51 persen,” ujar Martin dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4/2022).

 

Diketahui, komposisi saham PT Garuda Indonesia (Persero) per September 2021 dimiliki oleh tiga komponen, yaitu Pemerintah RI (60,54 persen), PT Trans Airways (28,26 persen), dan masyarakat (11,2 persen). Jika ada investor strategis yang berminat terhadap pembelian saham tersebut, maka Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia diminta untuk  melaporkan terlebih dahulu kepada Komisi VI DPR RI.

 

Adapun pengurangan saham pemerintah tersebut, menurut Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dilakukan melalui skema right issue atau penawaran saham terbatas. Adapun right issue ini direncanakan akan berlangsung pada Bulan Juli 2022 untuk pemerintah dan investor pada akhir tahun. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat
04-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menolak penggunaan APBN untuk membiayai cost overrun atau beban pembengkakan biaya dari proyek...
Perpres Distribusi BBM Direvisi, Rudi Hartono Ingatkan Perlunya Sosialisasi Masif ke Masyarakat
04-08-2022 / KOMISI VI
Pemerintah saat ini masih menggodok Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM....
Legislator Minta Penggunaan Aplikasi MyPertamina Dikaji Ulang
04-08-2022 / KOMISI VI
Pemerintah telah menggelar uji coba pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, menggunakan aplikasi MyPertamina mulai Juli 2022. Kebijakan ini...
Subardi Nilai Jepang Bangun Iklim Industri Berbasis Kekuatan Riset
03-08-2022 / KOMISI VI
Delegasi DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPRRI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rahmat Gobel melakukan lawatan ke Tokyo,...