Rafli: Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Perlu Dievaluasi

25-04-2022 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Rafli. Foto: Oji/nvl

 

Menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya (CPO) per Kamis, 28 April 2022 mendatang, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menilai kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan emosional jangka pendek. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, pemerintah pernah memutuskan melarang ekspor batu bara. Akan tetapi, tujuan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan harapan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

 

Ia menjelaskan jika kegiatan ekspor minyak goreng dilarang, maka industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi minyak goreng. “Jangan sampai larangan kebutuhan ekspor minyak goreng mengakibatkan kerugian. Pemerintah perlu mengakomodir siklus perdagangan CPO, bukan serta merta stop ekspor, itu bukan solusi menyeluruh” tutur Rafli dalam keterangan persnya, Senin (25/4/2022).

 

Berdasarkan informasi yang ia terima, data produksi minyak goreng tahun 2021 mencapai 20,22 juta ton. Di antaranya, sebanyak 5.07 ton (25,05 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan 15,55 juta ton (74,93 persen) diekspor. Sehingga dari presentasi tersebut, surplus produksi menjadi sangat besar.

 

Kebijakan ekspor, urai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, hanya perlu diseimbangkan dengan mekanisme subsidi minyak goreng dalam negeri dengan pola Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang sudah diatur. Kebijakan ini pernah dipraktikan oleh Malaysia, negara penghasil CPO terbesar kedua di dunia dengan harga minyak goreng Rp8.500/kg.

 

Namun, jika dibandingkan dengan Indonesia, negara penghasil minyak goreng pertama di dunia, harga yang dipatok relatif lebih mahal. Oleh karena itu, Rafli menyarankan agar setiap stakeholder yang berkaitan dan terdampak dengan kebijakan soal minyak goreng itu duduk bersama untuk evaluasi.

 

“Bila perlu studi banding. Ingat, komoditi ekspor berkontribusi besar bagi devisa. Untuk menjaga stabilitas harga, setiap daerah penghasil kelapa sawit harus ada pabrik pengolahan minyak goreng. Di sisi lain, ada tiga perusahaan besar BUMN TBK penghasil minyak goreng, semestinya pemerintah mampu bikin harga lebih murah," tandas legislator dapil Aceh I tersebut. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jawab Pertanyaan Publik, Panja Investasi GoTo Fokus Dua Hal Selama Pembahasan
26-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskanPanitia Kerja (Panja) Investasi pada Perusahaan Digital (GoTo) Komisi VI DPR RI...
Panja Investasi GoTo akan Susun Rekomendasi SOP Cegah ‘Moral Hazard’ Pembelian Saham
25-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan Panitia Kerja (Panja) Investasi pada Perusahaan Digital (GoTo) akan menyusun rekomendasi...
Wujudkan Kedaulatan Pangan, Sondang Tampubolon Minta BUMN atasi Kelangkaan Pupuk
24-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon meminta kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) Provinsi Jawa Timur untuk dapat...
Kunjungi PT Pupuk Indonesia, Komisi VI Soroti Kelangkaan Pupuk
24-06-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Pupuk Indonesia...