Sondang Tampubolon Apresiasi Kebijakan Pemerintah Berikan Subsidi Tunai Minyak Goreng

26-04-2022 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon mengapresiasi kebijakan pemerintah memberikan subsidi tunai minyak goreng, khususnya kepada masyarakat ekonomi bawah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Serta, mencabut Harga Eceran Tertinggi bagi batas wajib pasok pemenuhan stok dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) dan harga penjualan minyak goreng dalam negeri (Domestic Price Obligation/DPO), sebab dinilai menyebabkan minyak goreng langka dan harga makin naik.

 

“Itu kebijakan tepat, terbukti setelah kebijakan minyak goreng tersedia di pasar,” ujar Sondang sebagaimana tertulis di akun sosial media pribadinya yang dikutip Parlementaria pada Selasa (26/4/2022). Meskipun demikian, Sondang menilai kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) belakangan ini diyakini akan membuat blunder kembali. Hal itu karena akan membuat harga internasional makin naik dan kelangkaan stok domestik bisa jadi terjadi kembali.

 

“Setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri, bukan kebijakan yang temporatif, parasitik, atau populis semata. Kebijakan yang berpihak kepada Petani sebagai produsen di sisi hulu harus diutamakan agar menghasilkan komoditi yang berdaya saing,” tegas Sondang.

 

Menurut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini, yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini adalah menaikkan pendapatan masyarakat Indonesia, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, serta membuat regulasi yang berkelanjutan dan ramah terhadap investor. Termasuk, iklim berusaha yang kondusif harus diciptakan oleh Pemerintah untuk menaikan pertumbuhan ekonomi. Supaya jumlah masyarakat miskin semakin berkurang dan beban APBN untuk subsidi menurun.

 

Selain itu, pemerintah harus menjamin ketersediaan Pupuk yang murah dan berkualitas agar komoditi unggulan, seperti CPO, semakin meningkat produksinya. Ini sangat penting sekali karena salah satu komponen terbesar biaya pokok produksi adalah pupuk dan harganya saat ini naik signifikan. “Jangan sampai Indonesia terkena sanksi WTO akibat larangan ekspor CPO dan produk turunannya. Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia, Let's Feed the World. Saya sangat berharap ada banyak komoditi lainnya yang bisa menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara ini,” tutup Sondang.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumnkan pelarangan ekspor CPO akan dimulai pada 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saat ini aturan teknis tengah disusun di antara kementerian dan lembaga. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Subardi: Pembangunan Pariwisata Jangan Hanya Fokus pada Infrastruktur Fisik
12-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menegaskan, pariwisata bukan hanya berbicara tentang pengembangan infrastruktur fisik seperti dukungan bandara, jalan, hotel,...
Andre Rosiade Soroti Beda Suara Menteri Soal Wacana Kenaikan Harga Mi Instan
11-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta menteri-menteri tidak membuat bingung rakyat akibat perbedaan pendapat. Ini menyusul isu terkait...
Pembangunan Daerah Terdepan dan Terluar Butuh Keberpihakan Pemerintah Pusat
11-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuarina menegaskan bahwa pembangunan daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membutuhkan keberpihakan pemerintah pusat....
Husein Fadlulloh: Digitalisasi Layanan Informasi Bantu Bertumbuhnya UMKM
10-08-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mengungkapkan digitalisasi layanan informasi dan komunikasi perlu dibangun untuk membantu mendorong bertumbuhnya...