Rofik Hananto Sesalkan Ketidakkonsistenan Pemerintah Tetapkan Kebijakan Minyak Goreng

01-05-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. Foto: Dok/nvl

 

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyesalkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait upaya menjamin ketersediaan minyak goreng dan menstabilkan harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.

 

"Yang pertama dari segi konten yaitu berbagai ralat tentang isi kebijakan, terutama apa saja yang dilarang ekspor. Yang awalnya CPO (minyak sawit mentah) dilarang ekspor, ternyata hanya bahan baku minyak goreng (RBD Palm Olein) saja yang dilarang. Lalu kemudian ada ralat berikutnya bahwa memang CPO yang dilarang ekspor," kata Rofik dalam keterangan tertulis yang diterima ParlementariaSabtu (30/4/2022).

 

Hal ini, menurut Rofik, mengakibatkan pemangku kepentingan di industri minyak goreng gagal memahami keinginan pemerintah. Salah satu yang terdampak adalah adanya laporan pabrik kelapa sawit (PKS) yang mulai menolak hasil buah sawit petani. Kemudian, menurut Rofik, sikap antara Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menunjukkan pesan yang berbeda. Terlihat tidak adanya kerja sama dan komunikasi yang tuntas di antara penyelenggara negara.

 

"Ada baiknya ketika Presiden dan Menteri terkait seperti Menko Perekonomian, Menperin, dan Mendag berada dalam satu forum ketika menyampaikan kebijakannya, sehingga langsung bisa dikomunikasikan detail pelaksanaan kebijakannya," ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

 

Rofik menegaskan pelarangan ekspor ini apapun bentuknya adalah bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi di dunia yang sudah mengglobal saat ini. Tidak ada satu negara pun, tegasnya, yang tidak membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya. Apalagi produk CPO ini adalah komoditas yang sudah diperdagangkan secara internasional selama ini. Karena itu, Rofik menilai kebijakan ini tidak solutif.

 

"Apa kata dunia kalau CPO ini dilarang diekspor. Karenanya pelarangan ekspor ini dapat dipandang cuma sekadar gimmick untuk meraih simpati publik dan upaya menutupi kekurangan pemerintah dalam kemampuannya mengeksekusi kebijakan. Oleh karena itu setop mempermainkan rakyat dan mulai membuat kebijakan yang realistis dan solutif," jelas legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut.

 

Menurut Rofik, kebijakan DMO untuk CPO ini sudah tepat karena kebutuhan minyak goreng untuk dalam negeri cukup dipenuhi 20 persen saja dari total produksi CPO. Tinggal kebijakan harganya disesuaikan untuk mengurangi kebocoran ekspor, yaitu pemerintah membeli dengan harga yang bagus sehingga pengusaha dan petani dapat menikmati harga kenaikan komoditasnya di pasar internasional.

 

“Terus uangnya dari mana? Bisa dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang jumlah dananya meningkat seiring dengan harga komoditas CPO. Apa salahnya sebagian dana tersebut dinikmati juga oleh rakyat dalam bentuk minyak goreng dengan harga yang terjangkau," tutup Rofik. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Transisi Energi Fosil ke EBET Masih Butuh Waktu
23-06-2022 / KOMISI VII
Transisi energi fosil yang selama ini masih dikonsumsi ke energi baru dan energi terbarukan (EBET) masih membutuhkan waktu panjang. Transisi...
Distribusi Solar Subsidi Harus Diawasi Ketat
23-06-2022 / KOMISI VII
Distribusi solar bersubsidi masih sangat rentan diselewengkan untuk kebutuhan industri. Untuk itu Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah mengawasinya secara...
Komisi VII DPR Desak Kementerian ESDM Perbaiki Ekosistem Pertimahan
21-06-2022 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperbaiki ekosistem pertimahan. Perbaikan yang dimaksud adalah dengan...
Komisi VII Terima Aspirasi DPRD Sulsel Terkait Aktivitas Tambang PT Vale Indonesia
20-06-2022 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI menerima kunjungan perwakilan DPRD Sulawesi Selatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2022). Delegasi diterima...