Ahmad Najib Apresiasi Pajak Khusus IKN Guna Pengendalian Isu Ramah Lingkungan

05-05-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratulloh. Foto: Runi/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratulloh mengapresiasi dan menilai wajar adanya aturan mengenai pajak khusus dalam Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya mengenai pengendalian dalam aspek isu lingkungan. Aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2022 yang baru diteken Presiden Joko Widodo, baru-baru ini.

 

Dalam beleid tersebut salah satunya mengatur mengenai 13 pajak khusus di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. “Dalam beberapa hal fungsi pajak hal tersebut saya rasa cukup masuk akal. Diharapkan ke depan, IKN ini well managed dari berbagai aspek, termasuk pengendalian dari isu-isu lingkungan,” kata Najib dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (5/5/2022).

 

Najib menilai pajak tidak hanya bertujuan untuk menggenjot penerimaan negara. Menurutnya, pajak bisa mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Tanpa adanya beleid tersebut pemerintah akan kesulitan mengendalikan situasi. Najib pun menegaskan, pajak bertujuan tidak  hanya dari sisi penerimaan.

 

“Pajak bisa efektif dalam hal mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor. Secara umum hal tersebut bertujuan tidak hanya dari sisi penerimaan lebih jauh dalam upaya mengendalikan sekaligus membatasi agar ramah terhadap lingkungan,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

 

Lebih lanjut, Najib mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah pajak, seperti untuk perhotelan dan jasa kesenian hingga hiburan. “Dari sisi tarif haruslah tidak terlalu tinggi agar juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN,” tandas legislator dapil Jawa Barat II itu.

 

Najib pun menambahkan, pajak memang harus dipersiapkan sedari awal. Pasalnya, lanjut Najib, pajak bersifat untuk pengendalian. “Pajak itu justru harus dipersiapkan dari awal dan bersifat juga untuk pengendalian. Nanti jumlah kendaraan tidak terkontrol dan lain-lain,” tandas Najib.

 

Dalam PP tersebut dijelaskan, Pajak Khusus IKN adalah kontribusi wajb kepada Otoritas Ibu Kota Nusantara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan IKN bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menerangkan, PP Nomor 17 Tahun 2022 ini hanya memberi landasan hukum agar selaras dengan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, yang sebelumnya jenis pajak atau retribusi diatur UU Nomor 28 Tahun 2009. “Ini pungutan yang selama ini sudah ada berlaku di semua pemda, kini berlaku juga untuk IKN. Sehingga, bukan tambahan pajak baru untuk seluruh Indonesia dalam rangka pembiayaan IKN,” ujarnya. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Vera Febyanthy Minta BPK dan KPK Awasi Proses Pembelian Saham Telkomsel ke PT GoTo
26-06-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberasantan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses...
Komisi XI Dukung BSI Akuisisi Unit Usaha Syariah BTN
25-06-2022 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mendukung Bank Syariah Indonesia (BSI) mengakuisisi unit usaha syariah PT Bank Tabungan...
Legislator Minta Kejelasan BPKP Sebab Produk Dalam Negeri Sulit Diserap K-L
20-06-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta kejelasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebab produk dalam negeri...
Komisi XI Sepakati Pagu Indikatif BPKP dalam APBN 2023 Sebesar Rp1,88 Triliun
20-06-2022 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI telah menyepakati pagu indikatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja...