Legislator Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin Covid-19 Halal

10-05-2022 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022. Putusan tersebut berisikan kewajiban pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 halal, khususnya bagi umat Islam. Anggota Panja Vaksin DPR RI ini meminta keseriusan pemerintah untuk taat hukum dengan menyediakan vaksin Covid-19 halal bagi muslim di Indonesia.

 

“Kita meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin Covid-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI,” ungkap Mufida dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (10/5/2022).

 

Putusan MA tersebut berisikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, vaksin dapat dimaknai sebagai barang yang berasal dari produk rekayasa genetik, ataupun produk kimiawi yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, wajib memiliki sertifikat halal ketika masuk dan beredar serta dipergunakan di wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia.

 

Maka dari itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut menyebut, pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Setelahnya dilanjutkan dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.

 

“Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal Covid-19 ini. Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua,” ungkap Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I tersebut.

 

Penyediaan vaksin halal ini, papar Mufida, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal. Di sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih. Sebab, vaksin ini menurutnya adalah salah satu vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

 

“Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada,” ujar Mufida.

 

Ia mengatakan pihaknya akan segera meminta Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai. “Ini salah satu concern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progress dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini,” pungkas Mufida. (hal/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemenaker Diminta Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Patuh Bayar BPJS Ketenagakerjaan
23-06-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI mengefektifkan pengawas ketenagakerjaan dan menindak tegas perusahaan yang tidak...
Antisipasi Lonjakan Covid-19, DPR Minta Pemerintah Awasi Ketat Kegiatan Skala Besar
23-06-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta pemerintah menerapkan aturan pembatasan kegiatan berskala besar secara ketat menyusul adanya peningkatan...
Netty Prasetiyani: Percepat Distribusi Vaksin Untuk Antisipasi PMK
22-06-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengantisipasi merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti...
Pengawas yang Belum Memadai Sebabkan Lemahnya Perlindungan Negara pada Pekerja
22-06-2022 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menilai lemahnya perlindungan yang diberikan negara bagi para pekerja ini disebabkan oleh...