Kunker Reses ke Batam, Komisi VII Evaluasi Aturan Larangan Ekspor Pasir Laut

11-05-2022 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin tim kunker kali ini yang mengadakan pertemuan di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (11/5/2022). FotoA: Agung/Man

 

Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI di Batam mendengarkan masukan dari pihak terkait terhadap aturan larangan ekspor pasir laut. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyebutkan, setelah mendengar beberapa masukan itu, pihaknya akan menindaklanjuti kembali dengan mengadakan rapat bersama pemerintah pusat untuk mengentaskan problem tersebut. 

 

Adapun beberapa poin utama pada kunker reses kali ini ialah, menurut Eddy, pentingnya koordinasi perizinan penambangan pasir laut di Indonesia. Sekadar informasi, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada bulan Januari 2022 kemarin, Komisi VII DPR RI mengungkapkan adanya dua kementerian yang tengah memperebutkan tata kelola usaha pertambangan pasir. 

 

Dua kementerian tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Baik melibatkan Kementerian ESDM maupun KKP agar diselaraskan lagi jika peraturan yang ada tumpang tindih," ungkapnya saat memimpin tim kunker kali ini yang mengadakan pertemuan di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (11/5/2022). 

 

Selain itu, Eddy menuturkan, tim kunker reses Komisi VII juga menerima masukan dari kepala-kepala daerah tingkat II di Provinsi Kepulauan Riau soal keterlibatan mereka sebagai pemerintah daerah dalam izin pertambangan itu. "Karena sebenarnya merekalah yang paling mengetahui kondisi daerah dan dampaknya terhadap lingkungan," sebut Politisi Fraksi PAN itu. 

 

Dalam pertemuan itu, Komisi VII juga tak menafikan bahwa pasir laut menyimpan potensi ekonomi yang besar dan berpeluang mendongkrak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, kata Eddy, perlu dilakukannya evaluasi terhadap peraturan larangan ekspor yang saat ini tengah berlaku. 

 

"Maka dari itu, tentu harus dilakukan kajian yang mendalam jangan sampai permasalahan ini kemudian mendatangkan pendapatan bagi negara tetapi justru berdampak buruk terhadap lingkungan," urai Eddy. Selain mengkaji, Komisi VII usai melakukan kunker reses ini akam segera mengupayakan rapat gabungan dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya membahas persoalan ini. (aha) 

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator: Transaksi Tesla Itu Dengan China, Bukan Indonesia
10-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan lebih memperhatikan...
Komisi VII Desak KESDM Bentuk BLU DMO Batu Bara
09-08-2022 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) merealisasikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk Domestic...
Jaga Kebutuhan Energi Domestik, Krisis Batu Bara Harus Disikapi Serius
09-08-2022 / KOMISI VII
Krisis batubara di Tanah Air harus segera disikapi serius. Pemerintah sempat melarang ekspor batubara untuk beberapa saat. Perlu diingatkan kembali...
Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima
04-08-2022 / KOMISI VII
Sekali lagi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM...