Persoalan Tata Kelola Tambang Pasir Laut Perlu Segera Diatasi

12-05-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) reses Komisi VII ke BP Batam bertemu berbagai pihak terkait di Batam, Rabu (11/5/2022). Foto: Agung/Man

 

Persoalan tata kelola pertambangan pasir laut diharapkan segera dapat teratasi agar kepastian dari sisi ekonomi maupun lingkungan tidak menggantung. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memang terlihat terdapat tumpang tindih dalam persoalan tersebut. 

 

"Antara (tata kelola) di Kementerian ESDM yaitu KKP ini harus diselesaikan satu suara. Dimana yang harus mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kami minta pemerintah satu sikap itu dengan Keputusan Presiden yang ada sebelumnya," ujarnya ditemui usai Kunjungan Kerja (Kunker) reses Komisi VII ke BP Batam bertemu berbagai pihak terkait di Batam, Rabu (11/5/2022).

 

Dalam pertemuan itu, Ridwan mengatakan ia sempat mengusulkan alternatif bahwa dalam Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terdapat pasal yang mampu mengakomodasi pemberian kewenangan Menteri kepada Gubernur di daerah tertentu untuk menerbitkan IUP. "Sehingga dua kementerian tadi dapat memberikan rekomendasi saja sesuai lingkup kerja masing-masing," ungkapnya. 

 

Sementara itu dalam forum ini juga terdapat pemaparan dari kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau adanya kemungkinan proses tambang pasir laut berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar nelayan. Maka dari itu Ridwan mengusulkan pula agar pemberian IUP harus diperlakukan seketat mungkin.

 

Sebab kata Legislator dapil Jawa Timur V itu, berkaca dari pengalaman sebelumnya banyak IUP yang sudah terbit hanya diperjualbelikan tanpa tindak lanjut kembali. Ridwan berharap persoalan tata kelola dapat segera diselesaikan agar, tidak hanya berdampak pada ekonomi dan pemasukan negara, namun juga bagi pendapatan daerah dan dampak positif bagi masyarakat setempat. 

 

Turut hadir dalam pertemuan Bupati Kabupaten Lingga M. Nizar yang mengatakan terdapat beberapa perusahaan pertambangan pasir laut di area nya yang berdekatan dengan kampung warga yang berprofesi sebagai nelayan. Ia berharap pemerintah pusat dalam memperhatikan pemberian izin kepada sektor swasta tersebut. 

 

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Ayi Pariyana menyampaikan terima kasihnya atas forum dari kunker reses Komisi VII yang turut menyertakan pihak pengusaha. Ia menyatakan harapannya agar persoalan tata kelola pertambangan pasir laut di Indonesia dapat segera diselesaikan. (aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Pembelian Pertalite dan Solar Melalui Aplikasi Sulitkan Masyarakat
02-07-2022 / KOMISI VII
Seiring kebijakan baru mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar, masyarakat kian merasa dipersulit dengan kebijakan baru...
Andi Yuliani Dorong PLN Cari Inovasi untuk Hasilkan Teknologi EBET
01-07-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mencari inovasi untuk menghasilkan teknologi...
Komisi VII: Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan dari Cukai Rokok
01-07-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomomengatakan, Komisi VII DPR RI memberikan concernpada industri rokok. Perkembangan industri tembakau harus dipantau...
Komisi VII Apresiasi PLTU Barru dalam Memanfaatkan FABA
01-07-2022 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi PLTU Barru di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, dalam memanfaatkan limbah hasil sisa...