BK DPR Gelar FGD Proyeksi Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2023

12-05-2022 / M.K.D.

Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI Helmizar saat memberikan sambutan pada FGD di Ruang Sidang II, Wisma Graha Sabha Kopo DPR RI. Foto: Mentari/nvl

 

Pusat Kajian Anggaran (PKA) Badan Keahlian DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Proyeksi Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023". Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI Helmizar mengatakan, kegiatan FGD ini dalam rangka siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kewajiban PKA dalam supporting system tema-tema yang sudah dibuat dalam konteks pembicaraan pendahuluan.

 

“Lalu hasilnya adalah pembicaraan pendahuluan tanggal 10 Mei itu sebagai supporting sistem-nya, (PKA) akan segera menyusun kajian-kajian terkait pembicaraan pendahuluan terkait ekonomi makro dan lain-lainnya yang berhubungan dengan APBN nanti,” jelas Helmizar kepada Parlementaria, usai memberikan sambutan pada FGD di Ruang Sidang II, Wisma Graha Sabha Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/5/2022).

 

Helmizar menyampaikan, kebijakan fiskal yang ekspansif dan peningkatan belanja negara diharapkan tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi, sosial, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. Dalam FGD ini juga dihadiri berbagai narasumber ahli di bidangnya dalam menganalisis kebijakan ekonomi pemerintah.

 

"Hampir sebagian pembicara menunggu proyeksi di tahun 2023 seperti apa. Kalau saya di Pusat Akuntabilitas dengan teman-teman sudah mengimbau di tahun 2022, APBN itu ditunjukkan dengan kegiatan topik rekonstruksi. Era APBN tahun 2023 akan berubah akan membantu kemiskinan. (Analisis) Itu yang harus dimiliki kemampuan teman-teman di pusat anggaran di dalam rekonstruksi era APBN,” jelas Helmi, sapaan akrabnya.

 

Terakhir Helmi mengungkapkan bahwa di tengah ketidakpastian global dan peningkatan beban keuangan negara, pemerintah terus berupaya untuk menstimulus perekonomian nasional. "Proses penyusunan anggaran itu proses politik. Anggaran tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tentunya dari tahun ke tahun ada perubahan dan kita juga dalam APBN ada target pengurangan kemiskinan dan mengecapkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri,” tutup Helmi. (mri/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlu Ada Satu Lembaga yang Menangani Kejahatan KLH
17-06-2022 / M.K.D.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan dirinya merekomendasikan untuk membentuk suatu lembaga yang mengelola khusus untuk kejahatan...
BK DPR dan Chair WFD Diskusikan Program Strategis Peningkatan Kualitas Dan Pelayanan
14-06-2022 / M.K.D.
Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar pertemuan dengan ChairWestminster Foundation for Democracy(WFD) Board of GovernorsRichard Graham MP, Duta...
Tren Pariwisata Berubah, BK DPR Gelar FGD UU Kepariwisataan
11-06-2022 / M.K.D.
Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pandangan atas dampak pariwisata di suatu negara. Di Indonesia, pariwisata memiliki peran besar terhadap ekonomi...
BK DPR Laksanakan FGD Bertemakan RUU Tentang Kewirausahaan
04-06-2022 / M.K.D.
Badan Keahlian (BK) DPR RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan mengangkat tema, "Menumbuhkembangkan Kewirausahaan...