Aminurokhman: Kebijakan WFA Harus Perhatikan Tupoksi ASN

12-05-2022 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman. Foto: Geraldi/nvl

 

Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman meminta pemerintah secara cermat dan detail dalam mengkaji wacana kebijakan Work from Anywhere (WFA) atau bisa bekerja dimana saja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikan mengingat adanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ASN yang berkaitan dengan pelayanan publik.

 

“Kalau pemerintah hari ini sedang mengkaji (kebijakan Work from Anywhere) itu, tentunya harus didalami secara cermat, detail. Jangan sampai kajiannya nanti hanya pada tataran yang bersifat general. Karena urusan ASN ini hakikatnya dia punya tupoksi sebagai pelayan publik, fungsi pelayanan publik,” ungkap Amin, sapaan akrabnya, kepada Parlementaria melalui saluran telepon pada Kamis (12/5/2022).

 

Politisi Partai NasDem ni mengingatkan, meski ada beberapa layanan yang memungkinkan untuk dilakukan secara jarak jauh, namun masih banyak juga pekerjaan ASN yang memerlukan kehadiran langsung di kantor terutama yang berkaitan dengan data-data yang belum terdigitalisasi dan layanan langsung kepada masyarakat.

 

“Bagaimana publik bisa mengakses pelayanan dengan baik ketika ASN bekerja dari rumah atau bekerja dimana saja? Pada hal-hal tertentu mungkin bisa, tapi ada hal-hal yang spesifik yang butuh konsentrasi penuh dari para ASN untuk menjalankan fungsi pelayanan publiknya jadi memang dia harus ada di satu tempat. Ya kalau itu kantor, ya harus di kantor,” tambah mantan Wali Kota Pasuruan ini.

 

Lebih jauh, legislator dapil Jawa Timur II tersebut mencontohkan beberapa tugas ASN yang memiliki cara kerja yang berbeda. Menurutnya ASN di bidang pendidikan seperti guru dan tenaga pendidik akan lebih sulit melakukan WFA karena proses transfer ilmu dan nilai-nilai etika terutama pada anak-anak usia SD dan SMP memerlukan usaha lebih dari sekadar komunikasi melalui gambar.

 

“Makanya kalau sekarang di sektor pendidikan, pemerintah sudah mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka. Ya menurut saya memang itu harus dilakukan. Tapi kalau fungsi-fungsi layanan yang lain, misalnya kaitan dengan pelayanan pajak, orang nggak perlu datang karena bisa pakai sistem elektronik kan gitu. Pembayaran retribusi itu bisa (online). Tapi ketika menyangkut penetapan retribusi dengan objek pajak dan sebagainya, itu kan ada di dalam fungsi layanan birokrasi,” jelasnya sambil memberikan contoh lain.

 

Amun juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap produktivitas kinerja ASN setelah sempat diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (Work from Home atau WFH) selama pandemi Covid-19. Evaluasi juga dapat dilakukan untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan dari luar kantor serta penyesuaian yang kemungkinan dilaksanakan. “Harus ada klaster-klaster, mana yang bisa (WFA), mana yang tidak. Itu harus diukur, dievaluasi agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat,” tandasnya. (uc/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masyarakat Antusias Jelang Pengesahan RUU Pembentukan Papua Selatan
27-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi masyarakat Papua khususnya di Merauke atas keantusiasan mendukung terbentuknya Provinsi Papua...
Legislator Berharap Pemerintah Jalankan Putusan MK Terkait Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah
24-06-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mendorong Menteri Dalam Negeri untuk segera membuat aturan teknis terkait pengisian pejabat sementara...
Komisi II, Pemerintah dan DPD Selesai Bahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan
22-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan rasa syukurnya karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Selatan...
Pemekaran Tiga DOB Papua Terus Dimatangkan
22-06-2022 / KOMISI II
Komisi II DPR RI sudah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) yang bertugas menyelesaikan usulan pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB)...