Misbakhun Soroti Rencana Perubahan APBN 2022 Pasca-Pandemi Mereda

15-05-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. Foto: Mentari/rni

 

 

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti rencana perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Perubahan bisa terjadi karena dinamika makro ekonomi, baik dalam maupun luar negeri, juga seiring dengan mulai meredanya pandemi Covid-19.

 

Misbakhun mengungkapkan, terdapat dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk merombak APBN 2022. Opsi pertama, melalui mekanisme APBN Perubahan. "Ini tentunya kita ubah adalah Undang-Undang APBN dengan perubahannya dan postur bagian mana yang ingin diubah pemerintah," kata Misbakhun kepada awak media, Jumat (13/5/2022).

 

Opsi kedua, kata Misbakhun, pemerintah bisa melakukan perubahan terhadap APBN 2022 melalui Peraturan Presiden (Perpres). Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, cara tersebut bisa dilakukan seperti perubahan pada APBN-P 2020 lalu. Meski demikian, pilihan tersebut akan dikembalikan pemerintah, karena memiliki kewenangan sepenuhnya.

 

Dalam hal ini, pemerintah tinggal membicarakan khusus kepada DPR, apakah menggunakan opsi pertama atau kedua. "Tentunya ini tanpa mengurangi peran dan fungsi DPR di dalam penyusunan. Semuanya masih melibatkan DPR. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir pemerintah gunakan mekanisme apapun tetap akan melibatkan DPR sehingga pemerintah mendapatkan legitimasi politik di sana," jelas dia.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah membuka alokasi APBN yang cukup besar untuk penanganan pandemi Covid-19 sejak 2020. Meredanya penularan kasus tersebut membuat anggaran penanganan pandemi perlahan dapat beralih ke fungsi lain.

 

Menkeu Ani menyebut bahwa pemerintah akan menyesuaikan belanja program PEN, yang menjadi bantalan perekonomian dan masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Hal tersebut tertuang dalam penyesuaian APBN yang akan dibahas bersama DPR. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kontribusi PNBP 2021 Belum Optimal Dibandingkan Total Pendapatan Negara
02-07-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2021 belum optimal dibandingkan total...
Kamrussamad Minta Tak Ada Perlakuan Istimewa bagi Tempat Hiburan Tertentu di Jakarta
27-06-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta tidak ada perlakuan istimewa bagi tempat hiburan tertentu di Jakarta. Termasuk, salah satunya...
Ahmad Najib Minta Kemenkeu Jelaskan Keputusan Penundaan Pajak Karbon
27-06-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kejelasan soal keputusan penundaan penerapan pajak karbon. Sebab,...
Kamrussamad: Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias
27-06-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan jangan sampai demi menjaga pertumbuhan kredit perbankan dan tingkat Non-Performing Loan (NPL), independensi...