Riyanta Yakini Mafia Pertanahan Bisa Diselesaikan dengan Rekonstruksi Pasal 17 UU KIP

17-05-2022 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022). Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengungkapkan, sampai hari ini banyak sekali permintaan untuk mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban kejahatan pertanahan. Informasi tersebut didapatnya dari LSM Gerakan Jalan Lurus (GJL) juga dari LSM Gerakan Anti Mafia Tanah (Gamat) yang aktif mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan pemecahan atas masalah pertanahan.

 

“Ada hal yang sangat substantif ketika kita berbicara mengenai kejahatan pertanahan atau mafia tanah. Hemat saya, itu dapat diselesaikan dengan merekontruksikan lagi pasal 17 Undang-Undang  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” ujarnya kepada Parlementaria, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5/2022).

 

Politisi fraksi PDI-Perjuangan itu melanjutkan, pasal 17 UU 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa dokumen warkah atau dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah itu menjadi dokumen yang dikecualikan atau dianggap bukan dokumen publik. Dalam ketentuannya, dokumen warkah itu yang memilikinya hanya pemilik sertifikat.

 

Hal tersebut, dikatakan Riyanta akan menjadi persoalan ketika dokumen warkah yang dijadikan dasar oleh pemohon sertifikat ternyata palsu atau dipalsukan. Semestinya warga negara yang lebih berhak secara hukum, oleh undang-undang diberikan suatu ruang untuk melihat dokumen warkah. Namun, di sisi lain pihak yang memperoleh sertifikat dengan cara ilegal, terkesan dilindungi oleh hukum.

 

Oleh karena itu, menurut Riyanta pasal 17 UU 14 Tahun 2008 harus dikontruksikan kembali dengan merevisinya. “Jadi ketika itu dibuka secara fair oleh badan yang menyelesaikan sengketa atau BPN atau aparat kepolisian maupun pengadilan. Adu data ini bisa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh negara,” terangnya.

 

Di sisi lain, Riyanta berpandangan perlu ada lembaga khusus yang menangani masalah pertanahan seperti halnya Densus 88 di Kepolisian yang khusus menangani masalah terorisme. “Kejahatan pertanahan persoalannya sangat banyak. Perlu satu lembaga khusus bisa saja pada lembaga Polri ada direktorat khusus yang menangani masalah pertanahan. Atau di BPN ada PPNS (Penyidik PNS). Tinggal bagaimana sistem yang dibangun oleh pemerintah. Paling tidak ide-ide segar dalam menyelesaikan kejahatan-kejahatan pertanahan secara jernih bisa dilakukan,” pungkasnya. (es/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Konsekuensi RUU DOB Papua, Akan Ada Penambahan Anggota DPR
29-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan sejumlah dampak yang timbul akibat pemekaran di Papua yang Rancangan Undang-Undang...
Ahmad Muzani: Misi Perdamaian Presiden Jokowi Sejalan dengan Amanat UUD 1945
29-06-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam kunjungan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia....
Dorong Pemerataan Pembangunan, Draf RUU Pemekaran Papua Ditandatangani
28-06-2022 / KOMISI II
Draf tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemekaran wilayah Papua akhirnya ditandatangani pada pembahasan tingkat pertama di Komisi II DPR RI....
Rekrutmen ASN di Tiga Provinsi Baru Harus Perhatikan Orang Papua
28-06-2022 / KOMISI II
Menyusul rancangan undang-undang (RUU) pemekaran tiga provinsi baru di Papua yang sedang dibahas, pengisian formasi aparatur sipil negara (ASN) diutamakan...