Rapat Konsinyering Komisi II-Pemerintah Sepakati Masa Kampanye Pemilu 2024 Menjadi 75 Hari

17-05-2022 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Dok/Man

 

Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyepakati masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi 75 hari. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat konsinyering yang dilakukan secara tertutup pada 13-15 Mei 2022 lalu.

 

“Soal durasi masa kampanyenya usulan KPU 90 hari diminta oleh seluruh fraksi di Komisi II DPR RI untuk disederhanakan menjadi 75 hari,” jelas Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa(17/5/2022).

 

Namun Rifqi, sapaan akrabnya, menyampaikan, kesepakatan mengenai durasi Pemilu ini mempunyai dua catatan penting. “Pertama adalah perubahan mekanisme pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu yang lebih simpel efisien transparan accountable. Dengan misalnya, menggunakan elektronik katalog dan penyebaran pencetakan di beberapa tempat di Indonesia. Sehingga penyebaran distribusinya bisa sebangun dengan masa kampanye yang tidak terlalu lama. Yang kedua kita meminta kepada pemerintah dan penyelenggra pemilu untuk untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara Pemilu,” jelas politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Rifqi juga menjelaskan penyusunan kodifikasi hukum acara Pemilu ini tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu tetapi juga melibatkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. “Karena itu karena itu seluruh pihak termasuk DPR RI akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan kodifikasi hukum acara Pemilu ini. Untuk memastikan waktu penyelesaian sengketa dan berbagai meknisme hukum kepemiluan di Indonesia bisa tepat waktu dan tidak mengganggu proses-proses pelantikan dan periodesasi jabatan-jabatan politik baik presiden maupun wakil presiden, DPR, DPD, termasuk pemilih kepala daerah itu sendiri,” tambah Rifqi.

 

Meski begitu, Rifqi menggarisbawahi bahwa hasil pembahasan di dalam konsinyering belum berbentuk keputusan resmi. Hasil rapat konsinyering harus dibahas lebih lanjut dengan Komisi II DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di parlemen. “Kata kuncinya konsinyering adalah bagian dari agenda untuk menyamakan persepsi. konsinyering ini tentu bukan agenda resmi yang keputusannya menjadi keputusan resmi bersama. nanti keputusan resmi akan diambil melalui RDP," tutupnya. (we/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Masyarakat Antusias Jelang Pengesahan RUU Pembentukan Papua Selatan
27-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi masyarakat Papua khususnya di Merauke atas keantusiasan mendukung terbentuknya Provinsi Papua...
Legislator Berharap Pemerintah Jalankan Putusan MK Terkait Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah
24-06-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mendorong Menteri Dalam Negeri untuk segera membuat aturan teknis terkait pengisian pejabat sementara...
Komisi II, Pemerintah dan DPD Selesai Bahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan
22-06-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan rasa syukurnya karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Selatan...
Pemekaran Tiga DOB Papua Terus Dimatangkan
22-06-2022 / KOMISI II
Komisi II DPR RI sudah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) yang bertugas menyelesaikan usulan pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB)...