HPI Perlu Pastikan Keberadaan Pemandu Wisata di Tengah Perkembangan Teknologi

18-05-2022 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022). Foto: Devi/Man

 

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai organisasi profesi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) perlu memastikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah tentang pentingnya keberadaan pemandu wisata di tengah perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi.

 

"Ketika kita bicara mengenai pesaing, pesaing terdekat kita adalah Google, bagaimanapun juga yang mau backpackeran pasti tidak akan menggunakan jasa pemandu wisata, apalagi di Google sendiri mereka menggunakan sistem rating, review, jadi local guide level berapa gitu misalnya," ujar Ledia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

 

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, keterbukaan dan kemudahan akses informasi perlu diantisipasi oleh pemandu wisata. Sebab, informasi mengenai pariwisata yang ada kini sangat tergantung dari pengalaman masing-masing orang berdasarkan review pribadinya.

 

"Ini bagian dari keterbukaan informasi yang akhirnya kemudian memberikan banyak informasi meskipun itu tidak ada standarnya, karena reviewnya kan sangat tergantung dengan pengalaman kita, tergantung dengan wawasan kita. Nah ini juga jadi hal yang harus diantisipasi oleh organisasi profesi ini," imbuhnya.

 

Selain itu, Ledia menambahkan, organisasi profesi pramuwisata perlu membuka komunikasi seluas-luasnya dengan sistem pendidikan di Indonesia, baik itu pendidikan tinggi maupun tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK). Sehingga nantinya lulusan-lulusan pariwisata memiliki standar yang jelas sebagai pemandu wisata.

 

"HPI harus membuka komunikasi seluas-luasnya dengan sistem pendidikan tingginya, kalau itu pendidikan tinggi atau SMK pariwisata sehingga nanti memungkinkan kah, ketika mereka lulus, mereka mendapatkan katakanlah sertifikasi pemandu wisata tingkat dasar saja, sehingga lulusan-lulusan jurusan pariwisata kita mereka punya standar," sebut legislator dapil Jawa Barat I tersebut. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi X Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Pengangkatan Guru Honorer
04-08-2022 / KOMISI X
Ketua Komisi XDPR RISyaiful Hudadesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia....
Dede Yusuf: Hingga 2024 Mendatang, Indonesia Butuh 1 Juta Guru
04-08-2022 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede YusufMacan Effendi menegaskan, hingga tahun 2024 mendatang Indonesia membutuhkan1 juta guru. Kebutuhan 1...
Syaiful Huda minta Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo
03-08-2022 / KOMISI X
KetuaKomisi X DPR RISyaiful Hudameminta pemerintah menunda pemberlakuan kenaikan tarif di KawasanTaman Nasional Komodosebesar Rp3.750.000. Kenaikan tarif itu berlaku mulai...
Andreas Hugo Pareira: Upayakan Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wisata Labuan Bajo
03-08-2022 / KOMISI X
Labuan Bajo memang dikenal sebagai destinasi yang banyak menjadi tujuan turis asing. Namun sejak beberapa tahun terakhir, pariwisata di Labuan...