DPR Dengarkan Pandangan Pemerintah Terkait KEM-PPKF RAPBN 2023

20-05-2022 / PARIPURNA

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Foto: Munchen/Man

 

Menandai dimulainya Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Paripurna DPR RI guna mendengarkan paparan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah catatan penting terkait isu terkini dan RAPBN 2023.

 

“Marilah kita memasuki acara tunggal Paripurna Dewan hari ini, yaitu penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2023,” ucap Dasco saat membuka Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

 

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi pencapaian Indonesia yang mampu mengendalikan dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir ini. Ia menerangkan akibat akselerasi program vaksinasi yang mencapai 61,5 persen dosis kedua sekaligus vaksin tambahan (booster), lebih dari 84 juta masyarakat Indonesia dapat melakukan mudik di Hari Raya Idulfitri.

 

Tentu, dirinya menegaskan, di balik pencapaian tersebut pemerintah berupaya menerapkan langkah-langkah darurat. Pertama, mendukung kenaikan anggaran untuk penguatan sarana, prasarana kesehatan, penanganan pasien, obat-obatan, pemberian insentif tenaga kesehatan, termasuk pengadaan vaksin. Kedua, menambah masif dan signifikan bantalan sosial untuk melindungi masyarakat dari merosotnya daya beli akibat kehilangan pekerjaan dan terhentinya aktivitas ekonomi yang meluas.

 

Kemudian, ketiga, mendukung dan melindungi dunia usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari tekanan kebangkrutan akibat pandemi. Terakhir, menjaga stabilitas sistem keuangan dari ancaman efek domino akibat kontraksi dan pelemahan ekonomi.

 

Menkeu Ani menjelaskan Indonesia menunjukan tren penguatan, di mana pertumbuhan positif 3,7 persen di tahun 2021, meski dihantam pandemi Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan I-2022, dengan pertumbuhan mencapai 5,01 persen. Sektor konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan, serta pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi, selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan.

 

Lebih lanjut, indikator PMI Manufaktur Indonesia pada April 2022 masih terus ekspansif pada level 51,9. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Secara kumulatif, pada triwulan I-2022, neraca perdagangan tercatat surplus 9,3 miliar dolar AS. Pada April 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 7,6 miliar dolar AS, rekor tertinggi surplus bulanan dalam sejarah. Neraca transaksi berjalan tahun 2022 diperkirakan akan lebih baik dibanding tahun 2021. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemerintah Sampaikan Keterangan tentang RUU P2 APBN TA 2021 di Rapat Paripurna DPR
30-06-2022 / PARIPURNA
Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN...
F-Gerindra DPR Setujui RUU KIA Jadi Usul DPR Guna Hadirkan Aturan Secara Lebih Komprehensif
30-06-2022 / PARIPURNA
Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi RUU Usul DPR RI. Usulan...
F-Demokrat: RUU KIA Jangan Reduksi UU Eksisting
30-06-2022 / PARIPURNA
Anggota DPR RI Nur’aenisaat memberikanpandangan Fraksi terhadap RUU KIA kepadaKetua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Geraldi/rni Fraksi Partai Demokrat...
F-Golkar DPR Sepakat RUU KIA Jadi RUU Inisiatif DPR RI dengan Sejumlah Catatan
30-06-2022 / PARIPURNA
Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPR RI melalui Anggota F-Golkar DPR RI John Kenedy Azis menyerahkan salinan pandangan F-Golkar terhadap...