Sampaikan KEM-PPKF pada Rapat Paripurna, Menkeu Apresiasi Kolaborasi DPR Hadapi Pandemi

20-05-2022 / PARIPURNA

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2023 di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Foto: Jaka/Man

 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2023 di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Dalam rapat tersebut, Menkeu turut mengapresiasi kolaborasi dengan DPR dan pihak terkait lainnya yang berhasil dalam mengelola pandemi yang begitu sulit. Apresiasi tersebut dalam rangka menghadapi perubahan risiko global yang harus menjadi fokus perhatian untuk dikelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif.

 

“Pilihan kebijakan menjadi sangat sensitif dan tidak mudah. Namun dengan berbekal kebersamaan dan keberhasilan kita semua (Pemerintah Pusat dan Daerah, MPR-DPR-DPD, Legislatif, Yudikatif, institusi lainnya, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha) dalam mengelola pandemi yang begitu sulit, kita berharap dan sekaligus percaya bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan baru yang berbeda dan sangat kompleks ini. Dalam mengantisipasi eskalasi risiko global terutama dalam menghadapi,” ujar Menkeu Ani.

 

Meskipun demikian, menurut Menkeu Ani, pasca pandemi seperti ini di mana Indonesia sedang dalam proses pemulihan ekonomi nasional yang menguat seharusnya tidak menyebabkan kita cepat berpuas diri. Tantangan dan Risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis harus segera kita antisipasi dan kelola. “Dalam World Economic Outlook April, IMF memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 pada tingkat 3,6 persen, turun signifikan 0,8 poin persentase dari proyeksi di Januari 2022,” tambah Menkeu Ani.

 

Menkeu Ani menambahkan, selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain yang perlu terus diwaspadai dan antisipasi, yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat perang Rusia-Ukraina, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat (AS). “Perang Rusia-Ukraina juga telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/supply yang sangat besar, sehingga mendorong kenaikan ekstrem tinggi harga-harga komoditas global. Harga minyak mentah terus-menerus berada pada kisaran 100 dolar AS per barel,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menilai meskipun sudah terjadi proses pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang masih terasa dampaknya hingga kini, namun tekanan ekonomi kembali dirasakan akibat perang Rusia-Ukraina. Pandemi, menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, membuat harga komoditas utama dunia seperti minyak bumi melemah akibat lesunya permintaan.

 

“Di saat berbagai negara menggelontorkan stimulus fiskal dan moneter, sinyal pemulihan ekonomi mulai terasa. Perbaikan ekonomi terasa di dalam negeri kita seiring keberhasilan pengendalian covid-19 dan efektifnya berbagai program pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kembali seperti sebelum adanya pandemi,” ujar Said dalam dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan terkait Persetujuan Tambahan Kebutuhan Anggaran dalam Merespon Kenaikan Harga Komoditas, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tutup Masa Sidang, DPR Sudah Sahkan 11 UU dan 4 RUU Inisiatif
07-07-2022 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan mengungkapkan capaian DPR dalam bidang legislasi kali ini, dimana diantaranya telah mengesahkan 11 RUU...
Ketua DPR Soroti Permasalahan Nasional, Mulai dari PMK hingga Legalisasi Ganja Medis
07-07-2022 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menutup Rapat Paripurna ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Puan menyampaikan sejumlah...
Puan Maharani: APBN 2023 Perlu Antisipasi Berbagai Dinamika Global
07-07-2022 / PARIPURNA
DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) APBN Tahun Anggaran 2023....
Seluruh Fraksi Dukung RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Sebagai RUU Usul DPR
07-07-2022 / PARIPURNA
Sembilan Fraksi DPR RI menyerahkan salinan Pendapat atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE)...