Komisi VII Desak Izin Pertambangan PT Sorikmas Mining Dicabut

23-05-2022 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman (kiri) rapat dengar pendapat umum Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan PT Sorikmas Mining. Foto: Oji/nvl

 

Lama tak melakukan aktivitas produksi, padahal sudah mengantongi izin kontrak karya selama 24 tahun, PT Sorikmas Mining didesak Komisi VII DPR RI untuk segera dicabut izinnya. Kawasan operasional PT Sorikmas Mining juga berdekatan dengan pertambangan ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akhirnya, kerusakan lingkungan tak terhindarkan.

 

Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan PT Sorikmas Mining, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022). Dalam poin penting kesimpulan rapat Komisi VII yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman disebutkan bahwa PT Sorikmas Mining sudah melakukan penelantaran kontrak karya seluas 201.600 hektar tanpa adanya kegiatan produksi. 

 

Presiden Direktur PT Sorikmas Mining Boyke Poerbaya Abidin berdalih, cadangan emas yang ada selama eksplorasi dinilai tidak ekonomis, walau pihaknya mengaku sudah mengebor sebanyak 160 lubang. Pihaknya juga sudah mengaku sudah melakukan studi kelayakan eksplorasi. Namun, Komisi VII DPR tetap pada rekomendasinya agar Kementerian ESDM mencabut izin pertambangan yang dikantongi PT Sorikmas Mining sejak 19 Februari 1998 yang merupakan izin generasi VII.

 

"Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha di seluruh wilayah Indonesia," kata Maman, membacakan poin penting kesimpulan rapat itu. (mh/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima
04-08-2022 / KOMISI VII
Sekali lagi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi diharapkan bisa kembali menegaskan kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM...
Legislator Minta Pemerintah Revisi PP No 15 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Negara dari Batubara
03-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah merevisi PP No 15 tahun 2022 Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan...
Legislator Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Pemda yang Naikan Harga Gas Subsidi
01-08-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) dan Kementerian Dalam Negeri...
Perpres BBM Harus Perbaiki Distribusi BBM Bersubsidi
29-07-2022 / KOMISI VII
Menyusul revisi Perpres No.191/2014 yang mengatur BBM bersubsidi, diharapkan distribusi BBM bersubsidi kian membaik, sehingga tepat sasaran. BBM bersubsidi sangat...