Komisi VIII Minta Warga Lombok Barat Tak Gunakan Politik Identitas dalam Pilkades

23-05-2022 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat bertukar cinderamata usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI. Foto: Nadya/nvl

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta seluruh pihak yang berkonflik di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara (NTB) pada malam takbiran lalu, awal Mei 2022, untuk tidak mengulangi lagi kejadian pembakaran rumah warga, yang memicu kerusuhan antar umat beragama. Selain itu, Komisi VIII DPR RI meminta warga Lombok Barat tidak menggunakan politik identitas dalam pemilihan kepala desa (pilkades), sehingga dapat menghadapi perbedaan pada sebuah masalah.

 

Demikian diungkapkan Diah usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Daerah Lombok Barat, Kakanwil Kementerian Agama Lombok Barat, Kapolres Lombok Barat, Pimpinan FKUB Lombok Barat, perwakilan tokoh umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, guna membahas mengenai “Implementasi Moderasi Beragama di Provinsi NTB”, di Lombok, NTB, Senin (23/5/2022).

 

“Ini yang kita garis bawahi untuk tidak terulang lagi. Kita ingin supaya ada aturan atau klausul dalam pemilihan kepala desa untuk tidak menggunakan politik identitas. Kementerian Sosial juga memberikan bantuan forum keserasian sosial yang sekarang juga semua prosesnya sudah mulai berjalan baik dengan pendekatan musyawarah, pendekatan saling bantu. Dan juga ada tradisi yang diketengahkan atau diadakan bersama antara umat Islam dan umat Buddha. Dan pada dasarnya ya disepakati dalam forum ini oleh berbagai pihak bahwa ini bukan konflik SARA, melainkan konflik yang berangkat dari pemilihan kepala desa,” jelas Diah.

 

Diah juga meminta seluruh pihak dapat bersama-sama memperbaiki diri  dan me-review masin-masing di luar dari pendekatan dari kementerian terkait. Kepada Kementerian Agama, Diah meminta agar program moderasi beragama dapat segera dikembangkan kepada forum moderasi antar umat beragama, mengingat implementasi di lapangan ada di tangan para tokoh-tokoh agama yang ada di dalam  forum-forum tersebut.

 

“Tokoh-tokoh agama sudah menunggu bahwa program moderasi kerukunan umat beragama ini bisa berjalan di tengah masyrakat, tidak hanya di internal Kementerian Agama, tapi juga di tengah masyarakat. Karena forum-forum dialog seperti inilah yang kita harapkan bisa membangun pertukaran perspektif, silaturahmi, dan kesatuan, karena Indonesia ini kan berangkat dari persatuan. Dan kita juga ingin persatuan itu menjadi modal bagi kita untuk bermuara pada cita-cita nasional kita bersama,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Sementara, Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis menyarankan, meskipun persoalan di Lombok Barat sudah dapat ditangani, namun butuh sikap yang cukup tegas dan dapat merangkul seluruh pihak. Mengingat, lanjut politisi Partai Golkar ini, persoalan perbedaan pendapat antar umat beragama tidak bisa dianggap kecil, apalagi pihak-pihak terkait menutup mata pada persoalan ini.

 

“Hal ini harus kita sikapi, karena bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata. Ini adalah perbedaan pendapat dari dua agama yang berbeda, dan saya berharap mudah-mudahan ke depan permasalahan ini tidak akan terjadi lagi. Kita banyak menerima masukan-masukan bahwa Kementerian Agama harus berperan aktif dalam rangka moderasi agama dan moderasi agama itu kan budget-nya ada, kita anggarkan di DPR dan cukup gede, nanti kita ketika kita melakukan rapat kerja dengan Kementerian Agama kita minta penjelasan bahwa anggaran untuk modernisasi beragama ini bagaimana turunnya ke bawah,” tutup John.

 

Diketahui, bentrok bermula saat warga Dusun Bangket Lauk menggelar takbiran melewati Dusun Ganjar, Desa Mareje. Kemudian seorang pemuda membakar petasan dengan suara keras di dekat kandang sapi milik salah satu warga. Pemilik sapi menegur massa. Namun sempat terjadi kesalahpahaman yang membuat pemilik sapi dipukul massa. Kejadian tersebut berhasil dilerai Bhabinkamtibmas yang mengamankan malam takbiran.

 

Pada 2 Mei 2022 saat beberapa pemuda akan pergi pesta melewati Dusun Bangket Lauk, mereka bertemu dengan pemuda Dusun Bangket Lauk, dan kembali terjadi keributan. Pada malam hari, warga kemudian melakukan penyerangan di dusun tersebut. Enam rumah dibakar massa, dan tidak ada korban jiwa. Turut hadir dalam kunjungan kerja spesifik ini Anggota Komisi VIII DPR RI MY Esti Wijayati, Ina Ammania, Rachmat Hidayat dari PDI-Perjuangan, Hasan Basri Agus (Partai Golkar), serta Nurhuda dan Anisah Syakur dari PKB. (ndy/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diah Pitaloka Nilai Penambahan Kuota Haji 10.000 Orang untuk Indonesia Sulit Dilakukan
29-06-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan tidak ada pembahasan terkait tambahan 10.000 kuota haji asal Indonesia antara...
Yandri Susanto: Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan
27-06-2022 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menjelaskan alasan pemerintah tidak mengambil penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah. Yaitu,...
Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII
23-06-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem...
Komisi VIII Terima Audiensi Persatuan Guru Nahdhatul Ulama
22-06-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menerima audiensi Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (Pergunu) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI,...