Fraksi Gerindra Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 Terlalu Berlebihan

24-05-2022 / PARIPURNA

Anggota DPR RI Sri Meliyana mewakili fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023, Gedung Nusantara II, Selasa (24/5/2022). Foto: Jaka/Man

 

Target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah pada tahun 2023 di kisaran 5,3-5,9 persen dinilai terlalu berlebihan. Dengan kata lain, angka tersebut mencerminkan percaya diri yang berlebihan pula. Padahal, pemerintah harusnya bercermin dulu pada capaian angka pertumbuhan tahun lalu.

 

Pandangan ini disampaikan fraksi Partai Gerindra DPR lewat juru bicaranya Anggota DPR RI Sri Meliyana pada Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023, Gedung Nusantara II, Selasa (24/5/2022). Tahun 2023 pun dipandang masih penuh dengan ketidakpastian akibat inflasi global dan perang Rusia-Ukraina.

 

"Kami berpandangan bahwa target tersebut mencerminkan rasa percaya diri yang relatif berlebihan, mengingat tahun 2022 sebagai baseline RAPBN 2023 masih dipenuhi ketidakpastian akibat melonjaknya angka inflasi global, pengetatan moneter oleh bank sentral AS, dan belum redanya tensi geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina," kata Meliyana, membacakan pandangan fraksinya.

 

Ia melanjutkan, kondisi perekonomian global telah mendorong International Monetery Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen, dengan inflasi yang diperkirakan meningkat dari 3,9 persen menjadi 5,7 persen untuk kelompok negara maju, dan dari 5,9 persen menjadi 8,7 persen untuk kelompok negara berkembang.

 

Sementara di dalam negeri sendiri, papar Meliana, pemulihan ekonominya masih belum stabil. Secara tahunan memang sudah menunjukkan tren pemulihan. Namun, secara kuartalan masih mengalami tren penurunan. "BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 mencapai 3,31 persen (qtq), lalu pada kuartal III-2021 menurun menjadi 1,55 persen (qtq), pada kuartal IV-2021 memperdalam penurunan menjadi 1,06 persen, dan kuartal I-2022 terbenam menjadi -0,96 persen (qtq)," urai Anggota Banggar DPR RI ini. 

 

Menurut fraksinya, Partai Gerindra, kontraksi ekonomi pada kuartal I-2022 tidak bisa dilepaskan dari menurunnya konsumsi Pemerintah sebesar -7,74 persen (yoy). Hal ini patut disayangkan, saat komponen PDB lainnya mencatatkan pertumbuhan positif, konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi, sehingga kurang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontraksi ekonomi pada kuartal I tampaknya sudah menjadi “tradisi”, bahkan sudah terjadi sebelum adanya pandemi Covid-19.

 

"Menurut catatan BPS, pada kuartal I-2019 ekonomi terkontraksi -0,52 persen (qtq), kuartal I-2020 terkontraksi -2,41 persen (qtq), kuartal I-2021 terkontraksi -0,94 perseb (qtq), dan kuartal I-2022 terkontraksi -0,96 persen (qtq)," jelas Meliyana. (mh/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Perpanjangan RUU Landas Kontinen
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan...
Paripurna DPR Tetapkan Tiga Nama Calon Anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F Paulus...
Paripurna DPR Setujui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Jadi Inisiatif DPR
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan VTahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang...
DPR Terima LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK
14-06-2022 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021...