Fraksi PKB Berpandangan RAPBN Tahun 2023 Harus Memberi Terobosan untuk Mempercepat Pembangunan

24-05-2022 / PARIPURNA

Anggota DPR RI Nur Yasin mewakili fraksi PKB menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022). Foto: Oji/Man

 

Dalam penyampaian pandangan fraksi terhadap penyampaian pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai penyusunan dan perumusan kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2023 yang diawali dengan penyampaian dan pembahasan KEM dan PPKF tidak boleh hanya bersifat business as usual.

 

PKB menekankan RAPBN tahun 2023 harus bersifat out of the box dan memberikan terobosan-terobosan riil untuk mempercepat pembangunan yang sehat dan terus berkelanjutan searah dengan mulai pulihnya berbagai aspek dari sosial, kesehatan pendidikan, dan perekonomian akibat dampak distortif pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang lalu.

 

Bertugas sebagai juru bicara, Anggota DPR RI Nur Yasin mewakili fraksi PKB menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Fraksi memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2023 yang bertemakan 'Peningkatan Produktivitas untuk transformasi Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan' idealnya tidak semata-mata didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian.

 

"Pemerintah dituntut bisa menjawab tantangan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seperti terefleksi didalam kaidah fiqh yang berbunyi 'tasharruful imam alal roiyya manuutun bil mashlahah' yang artinya, kebijakan pemimpin atau pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan atau kesejahteraan," papar Nur Yasin di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

 

PKB menyakini bahwa keberhasilan konsolidasi fiskal di tahun 2023 akan tergantung sejauh mana keberhasilan reformasi fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mendorong optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Untuk itu, sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya ancaman krisis kembali di tahun 2023 maupun di waktu yang akan datang, maka fraksi ini mendesak pemerintah tetap menyediakan fiskal buffer yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal dengan penerapan automatic stabilizer yang bisa diimplementasikan secara cepat dan akuntabel.

 

Melihat kondisi eksisting perkembangan pemulihan ekonomi global dan domestik akibat pandemi Covid-19, fraksi PKB berpendapat bahwa target Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3-5,9 persen merupakan keputusan yang realistis diambil oleh pemerintah. "Namun demikian target pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi sangat over estimate manakala pemerintah tidak bisa menjaga kualitas sumber-sumber utama pertumbuhan khususnya perbaikan laju konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP), aktivitas investasi serta menjaga tren ekspor yang semakin robust atau kuat," ujar Nur Yasin.

 

Selain itu, dari sisi produksi pemerintah juga harus fokus mendorong kembali sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan sebagai mesin pertumbuhan yang terbukti mampu menciptakan lapangan kerja yang besar. Satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah di tahun 2023 adalah dengan semakin maraknya shifting konsumsi menjadi berbasis digital yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi perekonomian, tetapi di sisi lain harus diantisipasi terjadinya resiko peningkatan shadow economy. (eko/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Perpanjangan RUU Landas Kontinen
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan...
Paripurna DPR Tetapkan Tiga Nama Calon Anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F Paulus...
Paripurna DPR Setujui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Jadi Inisiatif DPR
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan VTahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang...
DPR Terima LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK
14-06-2022 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021...