Fraksi NasDem Nilai KEM-PPKF Tahun 2023 Telah Disusun Secara Cermat

24-05-2022 / PARIPURNA

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro saat membacakan pandangan Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi atas KEM-PPKF tahun 2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022). Foto: Jaka/Man

 

Fraksi Partai NasDem DPR RI menilai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2023 dengan tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan' yang sebelumnya sudah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Rapat Paripurna, telah disusun secara cermat.

 

"Setelah dua tahun menerapkan kebijakan ekspansif, pada tahun 2023, APBN diarahkan untuk melakukan konsolidasi fiskal dengan tujuan menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memelihara momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro saat membacakan pandangan Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna dengan agenda pandangan fraksi-fraksi atas KEM-PPKF tahun 2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

 

Meski demikian Fraksi NasDem memberikan beberapa catatan terkait kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal, di antaranya, dalam kerangka ekonomi makro, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen dinilai terlalu optimis. Anggapan tersebut didasarkan pada trend perlambatan pertumbuhan pada dua negara mitra dagang utama Indonesia yaitu Cina dan Amerika Serikat.

 

"Pada tahun 2021 ekspor Indonesia ke Cina mencapai 3,51 miliar dolar AS atau 19,25 persen dari total ekspor, sementara impor dari Cina ke Indonesia mencapai 5,85 miliar dolar AS atau 36,55 persen dari total impor. Di sisi lain, pada tahun yang sama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 2,6 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari AS sebesar 944,8 juta dolar AS," sebutnya. Perlambatan ekonomi tersebut, tambah Fauzi, menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia mengingat besarnya nilai transaksi ekonomi dari kedua negara.

 

Lebih lanjut, dalam penetapan asumsi harga minyak mentah Indonesia sebenar 80-100 dolar AS per barel, Fraksi NasDem menilai hal tersebut perlu dikaji kembali. Sebab, menurut prediksi JP Morgan harga minyak menyentuh 125 dolar AS per barel pada 2022 dan berpotensi menjadi USD150 pada tahun 2023. "Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem mempertanyakan mitigasi resiko yang akan diambil oleh pemerintah mengingat besarnya porsi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN," imbuh Fauzi.

 

Selain itu, seiring dengan menurunnya pandemi Covid-19, Fraksi NasDem mengimbau pemerintah untuk secepatnya melakukan normalisasi lapangan kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai fokus kebijakan ekonomi pembangunan. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan extra perhatian pada beberapa indikator kesejahteraan.

 

Indikator tersebut, tambah Fauzi, adalah tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 yang diharapkan dapat menyamai tingkat pengangguran terbuka seperti pada masa sebelum pandemi yakni sebesar 5,28 persen. Kemudian pentingnya upaya peningkatan kurasi basis data penerima dana perlinsos yang selama ini masih sering menemui permasalahan seperti kurang akuratnya basis data sasaran.

 

Terhadap pokok-pokok kebijakan fiskal, Fauzi mengatakan bahwa arah kebijakan fiskal dari sisi pendapatan telah on the track. "Target belanja pemerintah sebesar Rp2.795 triliun sampai Rp2.993,4 triliun dianggap cukup realistis mengingat ruang fiskal kita yang cukup terbatas," tutup legislator dapil Sumatera Selatan I ini. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Perpanjangan RUU Landas Kontinen
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan...
Paripurna DPR Tetapkan Tiga Nama Calon Anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F Paulus...
Paripurna DPR Setujui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Jadi Inisiatif DPR
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan VTahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang...
DPR Terima LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK
14-06-2022 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021...