Fraksi PPP Minta Kebijakan Pengelolaan Fiskal Fokus Perkuat Daya Beli Masyarakat

24-05-2022 / PARIPURNA

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal saat mewakili fraksi PPP menyampaikan Pandangan Fraksi PPP atas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022). Foto: Jaka/Man

 

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI meminta Pemerintah lebih mengoptimalkan belanja dengan berfokus pada perlindungan sosial serta subsidi energi dalam rangka menjaga ketahanan daya beli masyarakat akibat krisis pangan dan energi yang terjadi sejak awal tahun 2022. Terkait postur RAPBN tahun 2023 yang disampaikan Pemerintah, fraksi PPP meminta  kebijakan pengelolaan fiskal difokuskan untuk memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah termasuk masyarakat dibawah garis kemiskinan.

 

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal saat mewakili fraksi PPP menyampaikan Pandangan Fraksi PPP atas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

 

“Belanja pemerintah dapat mendorong serapan tenaga kerja dan pendapatan dunia usaha sejalan dengan menggeliatnya proyek pemerintah. Belanja pemerintah pada perlindungan sosial juga akan menjaga daya beli 40 persen masyarakat kelas bawah. Sementara itu, belanja subsidi energi berfungsi sebagai administered prices tetap terkendali meski harga minyak makin tinggi,” ujar Politisi fraksi PPP tersebut.

 

Legislator dapil Sumbar II ini menyatakan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis dibanding tahun 2022, maka pemerintah melalui APBN diharapkan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan kemiskinan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Perbaikan lapangan kerja hingga saat ini tercatat belum optimal, tercatat masih ada 11,5 juta pekerja yang terdampak oleh pandemi. Kondisi tersebut membutuhkan berbagai stimulus yang efektif dari APBN.

 

Disisi lain, PPP meminta pemerintah agar meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri. Kendati terjadi penurunan laju utang luar negeri Pemerintah namun tantangan yang berasal dari naiknya suku bunga secara global akan meningkatkan beban bunga utang, khususnya SUN. “Pemerintah sebaiknya mengendalikan penerbitan SBN dan mencari alternatif pembiayaan kreatif yang tingkat resikonya relatif kecil terhadap beban pembayaran bunga,” tandas Muhammad Iqbal.

 

Selanjutnya, fraksi PPP memandang percepatan realisasi proyek infrastruktur sangat dibutuhkan. Salah satunya infrastruktur di sektor pertanian, industri pengolahan dan energi untuk meningkatkan daya saing dalam rangka memanfaatkan momentum permintaan ekspor. “Pengembangan infrastruktur pertanian juga mendesak sebagai strategi meredam gejolak harga pangan, memotong rantai pasok dan memberikan kenaikan nilai tambah di level petani. Dari sisi anggaran, pemerintah harus secara konsisten memperbaiki siklus pencairan anggaran dan perbaikan penyerapan menjadi lebih cepat, serta efektif guna mempercepat pergerakan ekonomi,” paparnya. (pun/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Perpanjangan RUU Landas Kontinen
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan...
Paripurna DPR Tetapkan Tiga Nama Calon Anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F Paulus...
Paripurna DPR Setujui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan Jadi Inisiatif DPR
14-06-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan VTahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang...
DPR Terima LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK
14-06-2022 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021...