Harus Ada Kebijakan Ekstrem Penanganan Wabah PMK di Indonesia

24-05-2022 / KOMISI IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT Berdikari, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022). Foto: Arief/Man

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai perlu ada langkah kebijakan ekstrem atau fundamental dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia. Sebab, menurutnya, tata kelola dunia peternakan di tanah air masih belum baik. Mulai dari pengawasan oleh pemerintah hingga distribusi daging sapi oleh para peternak dan penjual di tingkat masyarakat.

 

“Ini problem kita. Dunia peternakan kita masih kacau. Untuk itu, jika terjadi problem terus-menerus, saya katakan harus ada kebijakan yang ekstrim. Fundamental. Kalau saya sih kalau (sapi) sudah sakit ya musnahkan saja. Kalau dimusnahkan, berarti berikan alternatif. Negara memberikan pergantian terhadap ternak-ternak yang dimusnahkan,” ujar Dedi saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT Berdikari, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

 

Dari sisi pengawasan oleh pemerintah, Dedi menilai hal itu tidak akan efektif. Hal itu lantaran minimnya tenaga teknis yang melayani kesehatan hewan di berbagai daerah, khususnya tingkat kabupaten/kota. “Tenaga teknis ini, semakin tidak ada. Di pusat masih ada jaminan peternakan dipegang oleh dokter hewan. Bapak cek di daerah, kabid atau stafnya bukan yang dokter hewan yang mengerti, lebih mengedepankan pendekatan struktural itu,” ujar Dedi kepada Mentan.

 

Selain dari sisi pemerintah, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit hewan ternak tersebut dinilai Dedi masih belum memadai.  Pengetahuan tentang daging sapi yang seperti apa yang aman dapat dikonsumsi, termasuk kepala dan kaki sapi yang dianjurkan untuk tidak dikonsumsi, tidak dijamin akan dilakukan anjuran tersebut. “Lha wong  kita aja sapi sehat  dimasukkan air biar berat timbangannya. Apalagi yang gini-gini, bisa saja pura-pura dibuang tapi lalu dibawa ke pasar,” seloroh Dedi.

 

Karena itu, ia meminta agar pemerintah agar kekhawatiran akan wabah PMK ini segera di atas agar tidak terus melanda. Terlebih jelang momentum Hari Raya Iduladha. “Jangan sampai Iduladha kita ada lagi kecemasan. Makanya harus hati-hati, apalagi kebiasaan kita menggeser ke arah isu SARA,” tutup politisi Partai Golkar ini.

 

Diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) telah menyebar ke 52 daerah di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Penyebaran meluas dari semula hanya enam daerah di dua provinsi yakni Aceh dan Jawa Timur yang dinyatakan Kementan terdapat temuan PMK pada ternak.

 

Kelima belas provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan total ternak ruminansia yang terdapat di 15 provinsi tersebut sebanyak 13,8 juta ekor. Namun, jumlah ternak yang terdampak PMK hanya 3,9 juta ekor. (rdn/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Riezky Aprilia Minta Pemerintah Serius Sosialisasikan Aturan Penggunaan Kawasan Hutan
29-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia meminta pemerintah untukserius mensosialisasikan terkait peraturan perundang-undangan guna menghindarimiss informasi di antara pemerintah...
Bahas Konservasi Hutan, Darori Wonodipuro Minta DPRD Sumsel Cek Izin Lahan Hutan
29-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro meminta DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengecekan terkait perizinan penggunaan lahan hutan...
Kebutuhan Pangan Masih Perlu Cadangan, Legislator Ingatkan Pemerintah Pertimbangkan Kembali Ekspor Beras
29-06-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin memberikan tanggapan keras terhadap rencana ekspor beras yang akan dilakukan pemerintah. Ia...
Komisi IV Bahas Dampak Lingkungan Pasca UU Ciptaker
28-06-2022 / KOMISI IV
Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum(RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota (APKASI) di...