Maman Soroti Sinkronisasi Siskohat dengan PeduliLindungi

24-05-2022 / KOMISI VIII

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kakanwil Kemenag Jawa Barat di Bandung, Jabar, Selasa (24/5/2022). Foto: Erman/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti sinkronisasi data vaksinasi calon jemaah haji di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan data sertifikat Vaksin pada Aplikasi PeduliLindungi. Disampaikan Maman, sinkronisasi dari kedua aplikasi tersebut baru sekitar 28 persen.

 

“Saya juga heran, 28 persen itu angka yang sangat kecil. Mudah-mudahan ini masalahnya hanya sinkronisasi data saja, jangan sampai ia (calon jemaah haji) belum divaksin,” ucap Maman di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kakanwil Kemenag Jawa Barat di Bandung, Jabar, Selasa (24/5/2022).

 

Jika angka tersebut merujuk pada calon jemaah haji yang belum mendapatkan vaksin lengkap, sambung Maman, tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru. “Kalau 28 persen itu adalah sinkronisasi data, kita agak sedikit tenang dan bisa dipacu dalam hal sinkonisasinya,” ujar Politisi fraksi PKB ini.

 

Terkait sinkronisasi data ini, Maman akan meminta konfirmasi langsung dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI juga kepada Kementerian Kesehatan. Apalagi ia seringkali menyampaikan bahwa sinkronisasi data adalah kunci suksesnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia di masa pandemi ini.

 

“Sinkronsiasi data ini adalah kata kunci yang selalu saya ucapkan. Sinkronisasi antara Siskohat dan PeduliLindungi ini sangat penting, karena kebijakan luar negeri itu adalah otoritas negara yang bersangkutan dan tidak bisa kita tolak,” tegas wakil rakyat dapil Jawa Barat IX ini.

 

Di sisi lain, Maman menekankan agar pemerintah juga calon jemaah haji agar benar-benar mempersiapkan keberangkatan haji ini. Mengingat, ibadah haji ini dilaksanakan masih dalam ancaman pandemi Covid-19.

 

“Artinya, kesiap-siagaan kita termasuk pemerintah dan juga jemaah haji tetap dilakukan. Protokol kesehatan juga tetap diutamakan termasuk juga segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya ada jemaah yang kena Covid-19 di tanah suci Mekah/Madinah, kita juga sudah meninjau ke pusat kesehatan haji Indonesia baik itu di Mekkah atau Madinah,” tandasnya. (es/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diah Pitaloka Nilai Penambahan Kuota Haji 10.000 Orang untuk Indonesia Sulit Dilakukan
29-06-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan tidak ada pembahasan terkait tambahan 10.000 kuota haji asal Indonesia antara...
Yandri Susanto: Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan
27-06-2022 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menjelaskan alasan pemerintah tidak mengambil penambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah. Yaitu,...
Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII
23-06-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem...
Komisi VIII Terima Audiensi Persatuan Guru Nahdhatul Ulama
22-06-2022 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI menerima audiensi Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdhatul Ulama (Pergunu) di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI,...