Pidana Mati Tidak Boleh Dijatuhkan Sembarangan

25-05-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Jaka/Man

 

Diskursus tentang hukuman mati masih pada posisi yang diperdebatkan, di satu sisi ada kalangan yang menolak, di sisi lain ada yang setuju, tentu dengan rasionalitasnya masing-masing. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan, pidana hukuman mati tidak boleh dijatuhkan sembarangan. Sebab, tujuan hukum atau purpose of law harus dilakukan dengan benar dan hati-hati.

 

Ia mengungkapkan, posisi DPR RI dalam merespon tentang pidana hukuman mati, dia mengatakan, dulu tidak satu pun fraksi dari 10 fraksi di DPR yang menentang hukuman mati. Kini ada sembilan fraksi yang posisinya menentang hukuman tersebut.

 

“Bahwa ada pribadi-pribadi Anggota Komisi III DPR RI yang menentang pidana mati atau tidak setuju, itu tentu harus kita hormati sebagaimana pendirian dari teman-teman masyarakat sipil," ungkap Arsul saat acara webinar “Indonesia Way” Pembaruan Politik Hukum Mati melalui RKUHP, Selasa (24/5/2022).

 

DPR akan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam beberapa waktu mendatang, pembahasan tentang pidana hukuman mati menjadi tema diskursus banyak pihak. Politisi fraksi PPP ini pun berpendapat hukuman mati sudah saatnya dihapuskan atau ditiadakan.

 

“Saya menyampaikan kepada teman-teman, hukuman mati sudah saatnya di-dismiss atau diberhentikan,” kata Arsul. Menurutnya, jika purpose of law tidak dilakukan, misalnya terdakwa tidak bebas memilih advokat, tidak disediakan penerjemah jika dia orang asing. 

 

Sedangkan beberapa ketentuan hukum yang tidak dipenuhi, maka ia tidak semestinya dijatuhi hukuman mati. “Itu juga harus dilaksanakan dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu. Kalau dia, dalam proses hukum itu tidak dipenuhi, ya mestinya tidak dijatuhi pidana hukuman mati. Konsekuensinya seperti itu,” kata Arsul. (eko/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Demo Kenaikan Tarif TN Komodo, Benny K Harman Imbau Aparat Tidak Hadapi Dengan Kekerasan
03-08-2022 / KOMISI III
Unjuk rasa menentang kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) masih terjadi. Kali ini demonstrasi dilakukan oleh warga asli Pulau...
Komisi III Apresiasi Pengamanan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP di Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
[Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto saat memimpin saat mengikuti rapat kerja Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI...
Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika
22-07-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan...
UU PAS dan RUU Narkotika Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas di LapasĀ 
21-07-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan, Undang-undang tentang Pemasyarakatan (PAS) yang baru disahkan dan Revisi UU Narkotika menjadi solusi...