Pidana Mati Tidak Boleh Dijatuhkan Sembarangan

25-05-2022 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Jaka/Man

 

Diskursus tentang hukuman mati masih pada posisi yang diperdebatkan, di satu sisi ada kalangan yang menolak, di sisi lain ada yang setuju, tentu dengan rasionalitasnya masing-masing. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan, pidana hukuman mati tidak boleh dijatuhkan sembarangan. Sebab, tujuan hukum atau purpose of law harus dilakukan dengan benar dan hati-hati.

 

Ia mengungkapkan, posisi DPR RI dalam merespon tentang pidana hukuman mati, dia mengatakan, dulu tidak satu pun fraksi dari 10 fraksi di DPR yang menentang hukuman mati. Kini ada sembilan fraksi yang posisinya menentang hukuman tersebut.

 

“Bahwa ada pribadi-pribadi Anggota Komisi III DPR RI yang menentang pidana mati atau tidak setuju, itu tentu harus kita hormati sebagaimana pendirian dari teman-teman masyarakat sipil," ungkap Arsul saat acara webinar “Indonesia Way” Pembaruan Politik Hukum Mati melalui RKUHP, Selasa (24/5/2022).

 

DPR akan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam beberapa waktu mendatang, pembahasan tentang pidana hukuman mati menjadi tema diskursus banyak pihak. Politisi fraksi PPP ini pun berpendapat hukuman mati sudah saatnya dihapuskan atau ditiadakan.

 

“Saya menyampaikan kepada teman-teman, hukuman mati sudah saatnya di-dismiss atau diberhentikan,” kata Arsul. Menurutnya, jika purpose of law tidak dilakukan, misalnya terdakwa tidak bebas memilih advokat, tidak disediakan penerjemah jika dia orang asing. 

 

Sedangkan beberapa ketentuan hukum yang tidak dipenuhi, maka ia tidak semestinya dijatuhi hukuman mati. “Itu juga harus dilaksanakan dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu. Kalau dia, dalam proses hukum itu tidak dipenuhi, ya mestinya tidak dijatuhi pidana hukuman mati. Konsekuensinya seperti itu,” kata Arsul. (eko/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Rencana Gelar Rapat Bahas Peluang Pemanfaatan Ganja Secara Terbatas Untuk Medis
29-06-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan Komisi III berencana akan mengundang para pakar ilmu pengetahuan dan pakar medis...
Komisi III Resmi Pilih Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA
29-06-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI secara resmi menyetujui 2 calon hakim agung dan 2 calon hakim ad hoc Tipikor pada Mahkamah...
Calon Hakim MA Paparkan Makalah dalam Uji Kelayakan di DPR
28-06-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI menggelar sesi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad...
Komisi III Mulai Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc
28-06-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mulai menggelar pelaksanaan uji kelayakanfit and...